Home » Uncategorized » 70.000 Warga Balikpapan Belum Miliki E-KTP
70.000 warga Balikpapan menanti blanko E-KTP

70.000 Warga Balikpapan Belum Miliki E-KTP

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Hingga jelang akhir tahun 2017 ini, sebanyak 70 ribu warga Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik (E-KTP). Akibat belum terbitnya E-KTP ini, mau tidak mau atau terpaksa puluhan ribu warga “Kota Beriman”, menggunakan surat keterangan (suket) sementara.

Keterpaksaan harus menggunakan suket ini, karena Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan, masih belum bisa mencetak E-KTP. ini diakibatkan keterbatasan blanko yang dikirim pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Saat ini paling tidak ada sekitar 70 orang warga Kota Balikpapan yang masih belum menggunakan E-KTP. Bagi mereka yang belum menggunakan E-KTP, terpaksa harus menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan Disdukcapil,” terang Kepala Disdukcapil Kota Balikpapan, Chairil Anwar.

Terkait dengan kebutuhan E-KTP, saat ini sedikitnya ada sekitar 40.000 orang antre untuk mendapatkan E-KTP. Kondisi ini belum lagi ditambah dengan 3000 orang setiap bulannya yang masuk ke Balikpapan. Kemudian warga yang pindah alamat, termasuk warga Kota Balikpapan yang sudah berusia 16 tahun kemudian beranjak berusia 17  tahun yang sudah diwajibkan menggunakan E-KTP.

Kepala Disdukcapil Kota Balikpapan, Chairil Anwar mengatakan, selama blanko E-KTP ini masih tergantung dari pemerintah pusat, maka akan terus terjadi penumpukan permohonan pembuatan E-KTP di Disdukcapil Kota Balikpapan. “Meski minim kuota serta blankonya tidak tersedia, pihak Disdukcapil Kota Balikpapan terus melayani warga yang hendak mengganti atau mengurus KTP baru,” ujar Chairil Anwar.

Kasus kekurangan blanko E-KTP ini tidak saja terjadi di Balikpapan atau Kaltim saja, tapi hapir diseluruh wilayah di Indonesia. Permasalahan ini disebut-sebut sangat terkait erat dengan dugaan kasus mega korupsi E-KTP yang tidak sedikit menyeret oknum-oknum pejabat dan pengusaha pusat. Hingga kini, kasus yang disebut-sebut merugikan negara sekitar 2,3 triliun rupiah itu masih terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Tidak sedikit masyarakat tanah air yang belum memiliki identitas yang namanya E-KTP. Yang memprihatinkan lagi, tidak sedikit warga harus kecewa, karena urusannya ditolak akibat belum mengantongi E-KTP. Untuk memuluskan urusan yang berkaitan dengan KTP, dinas terkait mengeluarkan surat keterangan sebagai pengganti KTP sementara. Ini dimaksudkan agar dapat memudahkan semua urusan, sehingga bisa berjalan lancar. (hm/sh)

 

Check Also

Kapolri dan Panglima TNI Safari Ramadan ke Kaltim

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian melakukan Safari …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.