Home » Parlementaria » DPRD Balikpapan » Abdulloh: Coastal Road Tunggu Perpres
Pantai Banua Patra salah satu lokasi reklamasi untuk kepentingan coastal road Balikpapan

Abdulloh: Coastal Road Tunggu Perpres

Balikpapan-GERBANGKALTIM.com—Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh meminta pemerintah kota untuk tidak terburu-buru dalam melakukan reklamasi pantai dalam program pengembangan kawasan pesisir pantai atau coastal road.

Menurutnya perlu payung hukum lebih dahulu berupa Perpres sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Untuk mendapatkan Perprespun tidak mudah butuh lobi dan perjuangan panjang.

“ Tanpa perpres tidak aman. Tadi saya sudah komunikasi (dengan Asisten Pemerintah Kabupaten Gianyar ) lebih aman kalau reklamasi itu disandingkan perpres. Kita tidak ingin seperti Makasar, Manado Bunaken direklamasi pada saat dipaksakan, akhirnya jadi temuan BPK,” kata Abdulloh yang sempat menanyakan persoalan ini saat kunker ke Kabupaten Gianyar Bali Rabu (8/4) pekan kemarin.
Abdulloh mengusulkan agar dibentuk tim lobi mengingat butuh rekomendasi dari sejumlah kementerian sebelum lahirnya Perpres.

“ Jadi buatlah tim lobi yang kuat tidak usah terburu-buru, santai tapi pasti. Kumpulkan persyaratan nah untuk ke perpres itu lewati Kementerian Lingkungan Hidup, Keluatan, Perhubungan, menteri PU. Ini dilewati dulu baru muncul Perpres,” tandasnya.
Soal reklamasi yang sudah berjalan oleh swasta nilai politisi Golkar ini bahwa proyek yang dilakukan swasta adalah individual namun ketika ini jadi program pemerintah daerah itu menjadi berbeda aturanya.

“ izin yang aman? Yang kita maksud ini belum ada Perpres. Kalau hanya buat surat kepusat ini Balikpapan butuh reklamasi untuk coastal road dengan luasan sekian-sekian. Bukan itu tapi permenteri harus dilalui dulu. Undang-undang begitu dan perpres tidak mungkin muncul harus tanya menterinya dulu dong,” pungkasnya.
>
Senada diungkapkan mantan Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong. Bahkan Andi yang akrab disapa ABS ini menilai bukan hanya Perpres Reklamasi pantai di Balikpapan tapi juga perlu dibuatkan Perda.

“Yang jelas perhatian regulasnya jangan sampai nanti kayak Makasar karena ini masalahnya sangat subtansi. Apabila ada reklamasi, tanahnya itu pasti ada hak guna bangunan itu puluhan tahun HGB ini. Jangan sampai sudah dibangun jadi hak milik. Nah ini perlu jadi perhatian kita,” jelas ABS.

Menurut Andi, perizinan untuk pelaksanaan reklamasi membutuhkan jalan panjang dan waktu yang lama. Karena pemerintah pusat dan daerah juga harus benar-benar memperhatikan keberadaan UU yang saling terkait. Ia menyebutkan sejumlah UU yang terkait dengan kepentingan reklamasi pantai. Seperti UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Keanekargaman Hayati, UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil diperhatikan juga garis sepadan pantai 100 meter dari pesisir pantai.

“Selanjutnya diperhatikan pula UU 17 tahun 2008 UU Pelayaran harus ada rekomendasi dari Menteri Perhubungan karena disitu ada jalur pelayaran dan pelabuhan, UU 32 tahun 2004 tentang Keluatan serta UU32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” paparnya.

“ Tentu reklamsi ini memberikan dampak lingkungan yang luar biasa, kita lihatnya saja reklamasi yang sudah ada itu telah menimbulkan dampak abrasi dipesisir pantai seperti Tanjung Kelur, Manggar dan samboja,” sambungnya.

ABS mengingatkan agar kepala daerah dan jajaran pelaksana coastal road memperhatikan UU tersebut sebab jika dilanggar maka kita akan tuduh melakukan tindakan hukum.
“Jadi waspadalah –waspada- waspada. UU 31 tahun 1999 yang berubah jadi UU 20 tahun 2001 tentang Tindak pidana Korupsi itu mengintip kamu dan mengintai kamu,” pungkasnya mengingatkan.(rif-gk)

Check Also

BNNK BALIKPAPAN PERINGATI HANI 2018

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Setelah tertunda, pelaksanaan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2018 ru bisa dilaksanakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.