Home » Parlementaria » DPRD Balikpapan » ABDULLOH DIPERIKSA KEJARI
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh dan Wawali Rahmad Mas'ud

ABDULLOH DIPERIKSA KEJARI

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) Abdulloh, memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan penyelewengan anggaran yang terjadi pada tahun 2016 sebesar 2,2 miliar rupiah di Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Balikpapan sekitar setahun lalu.

Kejaksaan Negeri Balikpapan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh dalam kasus dugaan penyelewengan anggaran Sekwan DPRD Kota Balikpapan tahun 2016 sebesar 2,2 miliar rupiah. Dalam pemeriksaan, Abdulloh ditanya tentang Menghilangnya Mantan Bendaharawan DPRD Balikpapan, Dillah yang diduga terlibat dalam penyelewengan anggaran bernilai miliaran rupiah itu.

Ketua DPRD Balikpapan itu akhirnya memenuhi panggilan Kejari sebagai saksi, setelah pada pemanggilan pertama sempat tidak hadir alias mangkir. kedatangannya hanya didampingi ajudannya. Sebelum menjalani pemeriksaan, Abdulloh sempat mampir di ruang Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari, Abdulloh langsung menuju ruangan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Rahmad Isnani untuk menjalani pemeriksaan. Setelah tiga jam menjalani pemeriksaan, akhirnya abdulloh keluar dari ruang tersebut.

Usai pemeriksaan, Abdulloh, menegaskan kedatangannya ke Kejari hanya untuk silaturahmi. Menurutnya, dia sempat ditanya soal keberadaan mantan bendaharawan dewan yang sejak September 2017 lalu dikabarkan telah menghilang. Hingga kini belum diketahui rimbanya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Balikpapan, Rahmad Isnani, mengatakan pemanggilan terhadap Ketua DPRD Balikpapan, karena yang bersangkutan disebut-sebut telah meminjam uang dari mantan Bendaharawan Sekwan, Dillah. Untuk itu, perlu klarifikasi dan keterangan dari yang bersangkutan.

“Dalam kasus ini, Kejari Balikpapan akan melakukan eksposes secara internal di Kejari Balikpapan dan Kejaksaan Tinggi Kaltim untuk menentukan langkah selanjutnya, siapa saja yang akan dijadikan tersangka dan dimasukan dalam daftar pencarian orang atau DPO,” kata Kasi Pidsus Rahmad Isnani.

Selain kasus dugaan kebocoran anggaran sebesar 2,2 miliar rupiah di DPRD Balikpapan. Kejari juga memproses dugaan tindak pidana korupsi di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Balikpapan. Dugaan sementara, jumlah dana yang dikorupsi di Panwaslu berjumlah 800 juta rupiah.

Karena itu, pihak Kejari telah meminta bantuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim  untuk melakukan audit tentang berapa besar kerugiaan negara akibat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Sekretariat Panwaslu Kota Balikpapan tersebut.

Dari hasil pemeriksaan sementara, Kejari menyebut, kerugian negara akibat dugaan korupsi sekitar 800 juta rupiah. Sedangkan uang yang telah dikembalikan sebesar 30 juta rupiah dan sebuah laptop. Selain itu, terkait dengan kasus ini, pihak kejaksaan sudah memeriksa 22 orang. (hm/sh)

 

Check Also

Polda Kaltim Ungkap 38 Kasus Korupsi

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Sepanjang tahun 2017 lalu, Polda Kalimantan Timur (Kaltim), berhasil mengungkap 38 kasus korupsi. Kasus ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *