Home » GerbangNews » Apdesi Paser Ajukan Penangguhan Penahanan Oknum Kades
Ketua Apdesi Paser M Nasri

Apdesi Paser Ajukan Penangguhan Penahanan Oknum Kades

Tanah Grogot (GERBANGKALTIM.com) Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi) Kabupaten Paser meminta penangguhan penahanan IP (45), salah satu oknum kepala desa yang terjerat kasus kriminal. 

Ketua Apdesi Paser M. Nasri beserta pengurus Apdesi mendatangi Mapolres Paser, meminta penanggulangan penahanan oknum kepala desa, Selasa (7/2/2017). Ia mengatakan, pengajuan penangguhan penahanan tersebut dilakukan mengingat masih ada beberapa tanggungjawab bersangkutan terkait statusnya sebagai kepala desa.

“Alasan pengajuan Apdesi ini karena yang bersangkutan masih mempunyai tanggung jawab menyelesaikan administrasi di desanya”, kata Nasri di Tanah Grogot, Selasa (7/2/2017).

Tanggung jawab IP yakni kata Nasri terkait pertangungjawaban kegiatan desa tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) untuk tahun 2017.

“Karena Spj untuk tahun 2016 masih dalam proses dan RKPDes 2017 juga belum selesai, oleh karena itu Apdesi mengajukan usulan penangguhan penahanan oknum kades itu”, kata Nasri.

Penangguhan tersebut kata Nasri merupakan hak sepenuhnya pihak kepolisian.

“Kami tidak menuntut oknum kades itu ditangguhkan penahanannya, karena upaya ini sebagai bentuk kepedulian Apdesi. Masalah dikabulkan penangguhannya, itu urusan polisi,” kata Nasri.

Sementara itu, Kapolres Paser Ajun Komisaris Besar Hendra Kurniawan mengatakan, bahwa penangguhan itu masih dalam pertimbangan pihak polisi.

“Usulan penangguhan penahanan masih kita pelajari, apakah bisa diberikan atau tidak. Saya akan minta semua mulai dari penyidik, kasat reskrim, KBO, Waka Polres untuk mendiskusikan hal ini”, kata Hendra.

Pengajuan penangguhan penahanan kata Hendra merupakan hak tersangka dan keluarga. Sedangkan pihak kepolisian bisa menolak pengajuan tersebut dengan beberapa alasan.

“Ada beberapa alasan pengajuan ditolak seperti khawatir yang bersangkutan melarikan diri, mengulangi perbuatan sama, menghilangkan barang bukti, dan menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat”, tutur Hendra.

Sebelumnya lanjut Hendra, polisi telah menerima laporan bahwa terjadi pencurian buah kelapa di lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan sawit di Long Kali yang dilakukan oknum Kepala Desa.

“Pihak perusahaan keberatan dengan tindakan oknum kades itu. Karena sudah berapa kali melakukan hal yang sama. Ia merasa tanah itu aset desa, sehingga dimasukkan ke dalam aset desa. Bahkan ia memanen buah di tanah itu”, kata Hendra.

Sementara pihak polisi kata Hendra, setelah melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diketahui bahwa tanah tersebut masih merupakan tanah milik perusahaan.

“Tanah itu merupakan tanah milik perusahaan. Dilihat dari aspek legalitas tanah saja itu milik perusahaan, apalagi memanen tentu tidak boleh. Sehingga pelaku bisa dikatakan telah melakukan tindak pencurian”, ujar Hendra.

“Bahkan pada saat saya tanya pelaku apakah dia pernah menanam dan memelihara pohon itu, ia mengatakan tidak pernah. Jadi bisa dibilang itu tindak pencurian karena bukan miliknya”, imbuh Hendra.

Polisi lanjut Hendra akan mempelajari apakah pengajuan penangguhan tahanan dikabulkan atau tidak.

“Masih dipelajari apakah kami akan kabulkan penangguhanan penahanan pelaku, sehingga tidak terjadi permasalahan baru bila kami kabulkan penangguhan penahanannya”, pungkas Hendra.(Jya)

Check Also

BNNK BALIKPAPAN PERINGATI HANI 2018

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Setelah tertunda, pelaksanaan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2018 ru bisa dilaksanakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.