Home » Banleg Ajukan Tiga Raperda Inisiatif DPRD Kaltim

Banleg Ajukan Tiga Raperda Inisiatif DPRD Kaltim

Samarinda, Gerbangkaltim,-

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kaltim, H Rakhmat Majid Gani menyampaikan nota penjelasan Banlegda atas penyampaian tiga Raperda inisiatif DPRD Kaltim  dalam rapat paripurna XVI DPRD Kaltim yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yahya Anja, di ruang sidang utama DPRD, Selasa (12/6).

“Dukungan dan masukan bagi tiga Raperda inisiatif Dewan ini kami harapkan agar dalam prosesnya nanti dapat menjadi regulasi yang benar-benar aplikatif,”  kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Tiga Raperda inisiatif tersebut yaitu Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Raperda tentang Pembentukan Badan Perkreditan Rakyat (BPR).

Dia menjelaskan, alasan perlunya Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menjadi regulasi mengingat ekspolitasi besar-besaran kekayaan alam Kaltim akibat tidak memperhitungkan daya dukung kawasan,  sehingga merusak lingkungan sekitar dan merugikan masyarakat setempat.

“Sehingga perlu adanya sistem yang sinergis antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup, melindungi kehidupan sosial, tanpa   menghalangi investasi daerah,”  kata Majid.

Wakil rakyat asal Dapil V Bulungan, Tarakan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung ini menilai, selama ini realisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan masih tidak jelas. Tanggung jawab perusahaan yang dilaksanakan juga belum bersifat membumi.

“Bukan hanya besaran, bentuk penyalurannya juga tidak sejalan dengan makna dan hakikat dari tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu hanya terkonsentrasi di suatu lingkungan tertentu dan hanya dinikmati oleh segelintir pihak  orang saja,” tegas Majid.

Untuk itu dalam Raperda ada beberapa hal yang akan diatur,  di ataranya bagaimana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang usahanya berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) dijalankan berdasarkan Undang Undang, pelaksanaan tanggung jawab baik itu di luar maupun di dalam perusahaan, direncanakan melalui rencana kerja tahunan dan pelaksanaan wajib dimuat dalam laporan tahunan, disusun memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta adanya penegasan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya.

“Perusahaan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan diberikan penghargaan oleh instansi berwenang,”  kata Majid.

INFORMASI PUBLIK

Sementara mengenai Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat substansi urgen di mana harapannya Raperda ini nantinya mampu menjangkau dan mengatur mengenai informasi publik yang merupakan indikator kunci kinerja pembangunan, pemerintah daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), DPRD dan bermanfaat menjadi informasi bagi publik,  untuk menjadi bahan umpan balik dalam proses demokrasi sehingga partisipasi publik tercipta dalam kegiatan pembangunan di Kaltim.

“Adanya aturan yang jelas dalam  keterbukaan informasi publik, maka harapannya akan menciptakan

iklim yang kondusif, sehingga aturan akan dibuat lebih teknis nantinya,” kata Majid.

Sementara berkenaan dengan Raperda tentang Pembentukan BPR, salah satunya terdapat masalah klasik yang dihadapi.  Pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum memiliki kemampuan  yang memadai, baik manajemen, permodalan dan penggunaan teknologi .

“Ini berpengaruh pada rendahnya kemampuan berkompetisi dengan pelaku usaha lain.  Masalah ini yang sering dikeluhkan oleh koperasi dan pelaku UMKM,”  kata Majid.

Mengatasi tantangan ke depan berupa persaingan usaha yang semakin ketat dan kompetitif di Kaltim, terutama  dengan pelaku usaha bermodal besar perlu diberikan dukungan kebijakan dari pemerintah  berupa program-program pro ekonomi kerakyatan,  dengan membentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk membiayai  pelaku usaha melalui alokasi penyaluran kredit yang lebih besar bagi pelaku usaha UMKM.

“Karena bagaimanapun peningkatan usaha dan kesejahteraan pelaku usaha akan berdampak positif pada kemajuan Kaltim,” ujar Majid.

Dalam paripurna ini, Pemprov Kaltim diwakili   Asisten I, H Sayid Faturahman juga menyampaikan tentang Nota Penjelasan Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap dua Raperda, yakni Raperda tentang Pengelolaan Air Tanah dan Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan Holtikultura. (lia/mir/FOTO DPRD KALTIM/ LIA SANYOTO)

Check Also

Kodam VI/Mlw Tambah 12 Pos di Perbatasan

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Kodam VI/Mulawarman akan menambah 12 pos dari 40 perbatasan yang sudah ada di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.