Home » GerbangNews » Dermaga AL Belum Masuk RTRW Balikpapan
Kota Balikpapan. (foto: kadinews.com)

Dermaga AL Belum Masuk RTRW Balikpapan

Balikpapan, GERBANGKALTIM.com—Rencana TNI AL memiliki pangkalan angkatan laut di kawasan Melawai Pertamina, masih jauh dari realsiasi. Bahkan pembangunan Lanal harus memenuhi persyaratan yang dibuat pemerintah pusat.

Yakni proyek lanal maupun jembatan nipah-nipah Melawai harus termuat dalam RTRW kota dan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) sebagaimana yang sampaikan Kementerian Perhubungan.

Asisten II Sekdakota Sri Sutantinah menjelaskan Kementerian Perhubungan bukan menolak pembangunan lanal ataupun jembatan Nipah-Nipah _Melawai. Namun lebih pada pemenuhan persyaratan itu.

Pemkot dipimpin Sekda selaku Ketua Badan Kordinasi Penataan ruang daerah Balikppan (BKPRD) sudah melakukan konsultasi  Kementerian Perhubungan  Dirjen Perhubungan Laut.

“ Dalam pertemuan itu, kita menyampaikan rencana pembangunan dermaga AL karena di dalam itu kita sudah alokasikan anggaran Rp25 miliar. kita jangan sampai salah. Ternyata jawaban Kemenhub harus ada di RTRW kota dan Rencana Induk Pelabuhan (RIP). Baru setelah itu secara legal bisa ditindaklanjuti,” terang Sutantinah.

Masalah jembatan juga demikian kata Sutantinah harus masuk dalam RTRW namun tidak perlu RIP.

“ Tapi tetap harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Perhubungan karena berkaitan dengan lalulintas kapal.  Masalah jembatan tidak dibahas dengan detil karena agenda utama konsultasi mengenai Dermaga AL,” terangnya.

“ Jadi dua hal itu yang harus dipenuhi. RTRW dan RIP,” tandasnya, Senin (22/6/2015).

Sekarang ini yang  harus dilakukan memproses agar dua kegiatan itu masuk dalam RTRW namun RTRW yang dimiliki pemkot sejak 2012 lalu  harus direvisi.

“ Kita harus mengajukan revisi RTRW Cuma saya belum tahu boleh apa tidak kita merevisi RTRW dalam waktu dekat karena ada aturan tapi saya ngak hapal detil ya bahwa RTRW boleh direvisi setelah sekian tahun. Kita belum tahu,” katanya.

“ Aturan bisa direvisi RTRW setelah jalan 3 tahun ada juga yang bilang 5 tahun. Ini harus dicek dulu,” sambungnya.

Sedangkan pengajuan RIP lanjut Sutantin disampaikan kepada Kementerian Perhubungan sebagai pemegang kewenangan . “ TNI AL yang mengajukan ke sana (rencana Dermaga AL) untuk dimasukan dalam RIP. Tapi RTRW dulu harus dicantum karena di RTRW belum tercantum pembangunan Dermaga AL,” tandasnya.

Pengajuan perubahan RTRW prosesnya kata Sutantinah diajukan pemkot melalui BKPRD kepada BKPRM.

“ Proses ngak lama selama ini dikerjakan. Yang mengerjakan BKPRD itu dibawah kita. Mau cepat  atau lambat itu dikita. Tapi kita tidak bisa mempercepat di BKPRM nya karena situ banyak unsur-unsur kementerian disana,” pungkasnya.(rif–Gk)

Check Also

Rusmadi, “Saya Malu Samarinda Banjir”

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Soal banjir yang makin dikeluhkan masyarakat Kota Samarinda,  Rusmadi menceritakan pengalamannya, bahwa jika …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *