Home » Parlementaria » DPRD Balikpapan » Dewan Minta Pemisahan Disnakersos

Dewan Minta Pemisahan Disnakersos

Balikpapan, GERBANGKALTIM.com—Ketua DPRD Kota Abdulloh mendesak walikota bersama perangkat organisasi dan tata Laksana (Ortal) untuk merealisasikan pembentukan Dinas Sosial terpisah dari Dinas Ketenagakerjaan.

Pemisahan Dinas ini merupakan ranah pemerintah kota. Namun DPRD melihat pemisahan itu sudah selayaknya dilakukan mengingat persoalan yang ditangani makin kompleks.

” Jadi ortal harus kerja keras untuk pemisahan Dinas Tenaga Kerja dan sosial ini. Perangkat organisasi harus segera disiapkan karena kita juga akan syahkan perda pemisahan organisasinya,” tandas Abdulloh, saat RDP dengan P2TP2A yang dipimpin Arita Effendi, Senin (10/8/2015).

Persoalan anjal, pengemis. Orang gula, maupun kasus kekerasan anak dan perempuan termasuk kekerasan seksual anak makin meningkatkan dan kompleks. Untuk itu perlu perlakuan dan penanganan khusus sehingga Dinas sosial akan lebih fokus dalam tugas pokok dan fungsinya.

Menurutnya akibat kurang fokus dan setengah-setengah dalam penanganan, kerap penertiban yang dilakukan Pol PP dilepas kembali.

” Kayak anjal karena penanganan tidak khusus, siang ditangkap tengah malam dilepas bahkan dilepas di Km 50, ada yang ditabrak mobil meninggal. Ini juga jadi persoalan kota,” tandasnya.

Diakui bagian sosial tidak fokus disebabkan masih berada satu kendali Ketenagakerjaan. ” SDM terbatas, anggaran juga kecil,”ucapnya

Pada Kesempatan itu Abdulloh meminta kepada Arita Effendi secara informal menyampaikan percepatan pemisahan Kadisnakersos. ” Ya bu walikota juga bisa menyampaikan secara informal di rumah ke bapak walikota,” katanya sambil tersenyum.

Diketahui dalam penjelasan resmi walikota kepada DPRD kota, Pemkot memiliki rencana melakukan pemisahan Dinas Tenaga Kerja denga Dinas Sosial. Rencananya ini akan dilaksanakan pada 2016 mendatang.

Disnakersos selama ini dalam penanganan anjal, pengemis, orang gila dan kasus sosial lainnya ditempatkan di rumah penampungan kompleks Kopri Sepinggan. Gedung dan lahan merupakan milik pemerintah kota.“ Bangunan bisa jadi lokasi pelayanan terpadu. Ada 20 anak yang diasuh. Tapi memang kendalanya pada SDM sangat terbatas,” kata Kasi Pelayanan Sosial, Disnakersos kota Tukiyo.

Disamping itu, disnakersos juga memiliki lokasi penampung sementara di belakang RSKD eks rumah dinas SKPD. “ Itu untuk penampung sementara anjal dan gelandangan, orang gila juga.itu juga aset pemkot,” sebutnya.(rif-Gk)

Check Also

BNNK BALIKPAPAN PERINGATI HANI 2018

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Setelah tertunda, pelaksanaan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2018 ru bisa dilaksanakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.