Home » GerbangNews » Dispenda Belum Pungut Pajak Reklame Politik
Balikpapan Kota Beriman

Dispenda Belum Pungut Pajak Reklame Politik

Balikpapan, GERBANGKALTIM.com—Jelang pendaftaran Bakal calon walikota dan wakil  walikota 26 Juli mendatang, sejak tiga atau empat pekan lalu sudah banyak bermunculan reklame foto bakal calon  di sejumlah jalan strategis Balikpapan.

Kendati sudah terpasang dan diperkirakan jumlah puluhan reklame namun Dinas Pendapat Daerah (Dispenda) tidak menikmati pajak reklame dari pemasangan foto bakal calon yang dibuat dalam reklame berkontruksi seperti Heru Bambang, Ida Prahastuty, Syukri Wahid, Sabaruddin, Sirajuddin Mahmud.

Dalam perda 30 tahun 2000 tentang perda Reklame disebutkan kegiatan parpol, sosial maupun pemerintahan tidak dikenakan pajak reklame. Bukan hanya itu, advertising yang memasang pun tidak melaporkan kegiatan pemasangan reklame itu kepada Dispenda.

“Belum ada satu pun yang melapor. Meskinya walaupun itu masuk kegiatan politik tidak dipungut pajaknya namun mereka (advertising) tidak ada satupun yang melaporkan ke kita,” ungkap Kabid Pendaftaraan dan Pendataan Dispenda Priyono didampingi Erwin Kasi Pendataan Dispenda kemarin.

 “Kalau mau tahu siapa punya (advertising) itu biasanya yang tahu pihak BPMP2T,” sambungnya.

 Baik Priyono maupun Erwin tidak mengetahui pihak alasan advertising tidak melaporkan kegiatan pemasang reklame itu kepadanya.

Namun Erwin secara tegas mengatakan banyak advertising yang tidak jujur melaporkan pemasangan reklame terutama reklame insidentil berupa umbul-umbul, spanduk.

“ Jadi kalau mau jujur, advertising agak nakal. Jangan kan yang reklame besar yang kecil-kecil saja mereka sering kucing-kucingan. Harusnya ada stiker bebas pajak dan striker perijinan. Kita sudah cek  di lapangan dari Kampung Baru sampai  jalan kota itu ngak ada semua strikernya,” tandas Erwin.

Seharusnya meskipun gratis, prosedur pemasangan reklame harus dilaporkan kepada Dispenda untuk pendataan.

“Mereka menyampaikan surat pakai tiang siapa advertisingnya itu. Lalu kedua laporkan perijinan untuk titik-titik pemasangan. Setelah dapat pengantar BPMP2T dia lalu bawa ke Dispenda. Kalau dia parpol atau social akan dapat striker pembebasan pajak reklame. Nanti disebutkan isinya apa, jumlahnya berapa, berapa hari dan lokasi dimana. Itu ditandatangni ketua partainya,” terangnya.

“ Ini yang mengurus advertising. Kita ngak tahu kontraknya apakah dipasang enam bulan atau setahun. Mereka yang paham karena kita tidak dilaporkan,’ tandas Erwin.

Diakuinya pihak tidak dapat mencopot pemasangan reklame itu karena kewenangan perizinan ada di tangan BPMP2T. (rif-Gk)

Check Also

Kodam VI/Mlw Tambah 12 Pos di Perbatasan

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Kodam VI/Mulawarman akan menambah 12 pos dari 40 perbatasan yang sudah ada di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.