Home » GerbangNews » DPRD Paser Bikin Malu, Bupati Paser Sampai Menunggu Rapat dimulai
Suasana di ruang Rapat Paripurna DPRD Paser saat akan disetujui Perda Penyertaan modal pada PDAM pada Jum'at (6/1/2017). Rapat ditunda karena hanya dihadiri 15 anggota DPRD saja.

DPRD Paser Bikin Malu, Bupati Paser Sampai Menunggu Rapat dimulai

Tanah Grogot (GERBANGKALTIM.com) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser sudah membuat malu publik dan Bupati Paser serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hadir pada Rapat Paripurna Persetujuan Perda Penyertaan Modal pada PDAM, Jum’at (6/1/17).
Rapat yang seharusnya digelar hari itu pun ditunda lantaran jumlah anggota DPRD tidak memenuhi kuorum, atau jumlah minimum anggota DPRD yang harus hadir dalam rapat tersebut.
Rapat tersebut hanya dihadiri 15 anggota DPRD saja. Padahal berdasarkan ketentuan pada tata tertib (tatib) DPRD Pasal 69 Ayat 2, rapat baru bisa digelar apabila dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPRD, yakni minimal 20 orang.
Bupati Paser Yusriansyah, Wakil Bupati Paser Mardikansyah, beserta Forum Pimpinan Daerah lainnya harus menunggu cukup lama agar kuorum tersebut terpenuhi.
Hingga Akhirnya Wakil Ketua DPRD Paser Lathief Thaha, setelah meminta pendapat sejumlah anggota DPRD yang hadir, memutuskan untuk menunda rapat tersebut.
“Rapat ini tidak bisa digelar dan harus ditunda. Kepada Bupati Paser dan Forum Pimpinan Kepala Daerah kami meminta maaf,” ujar Lathief Thaha.
Anggota DPRD Paser dari Partai Gerindara Hamransyah mengatakan bahwa kejadian tersebut sudah membuat malu dan menjadi aib bagi DPRD.
“Saya rasa kejadian ini jangan diulangi lagi, karena ini bikin malu dan jadi aib DPRD,” kata Hamransyah.
“Saya rasa ini tidak bisa dilanjutkan. Ini juga jadi pelajaran buat kita, bahwa Rapat Paripurna harus dipersiapkan sebelumnya. Perdebatan di muka umum ini jangan sampai diulangi lagi,” ujar Hamransyah.
Anggota DPRD Paser dari Partai Kesatuan Bangsa (PKB) Herman Setiawan mengkritisi Panitia Badan Musyawarah (Banmus) yang tidak berkoordinasi mengenai kesiapan untuk digelarnya Rapat Paripurna itu.
“Sebaiknya kami sarankan, sebelum diajukan paripurna, usahakan anggota dapat memenuhi persyaratan untuk digelarnya rapat,” kata Herman.
Bahkan Herman mencurigai, ada agenda politik dibalik ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD dalam Rapat Paripurna Persetujuan Penyertaan Modal pada PDAM tersebut.
“Saya khawatir di sini ada agenda politik agar perda ini tidak segera disetujui,” kata Herman.
Pernyataan Herman sontak memancing sanggahan dari anggota DPRD dari PDIP, Muhamad Saleh.
“Sebagian anggota DPRD ada acara partai, bisa dicek sms nya sama saya, teman teman lain ada juga sms ke saya, jadi tidak ada agenda politik,” kata Saleh.
Anggota DPRD Paser dari Partai PDIP, Budi Santoso, juga tanpa ragu dan banyak pertimbangan, meminta pimpinan rapat agar segera menunda rapat tersebut.
Karena menurut Budi dalam mengesahkan Peraturan Daerah (Perda), DPRD diharapkan agar tidak melanggar Perda maupun tata tertib yang ada.
“Dalam mengesahkan Perda, tidak mungkin kita melanggar perda yang lain. Oleh karena itu tatib harus dipatuhi dan Rapat Paripurna ini harus segera ditunda,” kata Budi.
Wakil Ketua DPRD Paser Lathief Thaha ditemui usai rapat yang batal digelar itu menyatakan bahwa rapat tersebut akan kembali digelar paling cepat tiga hari.
“Rapat baru bisa digelar paling cepat tiga hari lagi. Nanti Badan Musyawarah akan menggelar rapat, dan memastikan tidak ada lagi permasalahan sehingga rapat selanjutnya bisa digelar,” ujar Lathief Thaha.(Jya)

Check Also

Ketum Persiba Siap Mundur

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Ketua Umum (Ketum) Persiba Balikpapan, Syahril HM Taher, siap mundur atas hasil buruk …

One comment

  1. Bukan kita juga ga bisa menyalahkan para anggotanya kan sama kaya anak sekolah maux libur pada saat libur sekolah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.