Home » Uncategorized » Forum Masyarakat Islam Kaltim Gelar Unjuk Rasa di PN
Suasana unjuk rasa oleh Forum MasyarakatIslam Kaltim.(foto: poldakaltim.com)

Forum Masyarakat Islam Kaltim Gelar Unjuk Rasa di PN

Forum Masyarakat Islam Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Samarinda di Jalan M.Yamin, Jum’at (5/5/017).
Forum tersebut terdiri dari berbagai ormas seperti FPI, KAMMI, HMI dan Muhamadiyah. Mereka menuntut independensi Majelis Hakim dalam sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. Jumlah massa diperkirakan sekitar ratusan orang.
Unjuk rasa bela Islam 505 di Samarinda ini mendapatkan pengawalan dan penjagaan dari jajaran Polresta Samarinda.
Seperti yang dimuat Poldakaltim.com, sebelum melakukan unjuk rasa, massa dari FPI Kaltim berkumpul di Markas Besar FPI Kaltim di Jalan Gerilya, Samarinda, dan melakukan konvoi dengan puluhan kendaraan roda empat dan roda dua. Adapun massa yang berasal dari Forum Masyarakat Islam Kaltim berkumpul di Masjid Al-Maruf, Samarinda, dengan jumlah massa sekitar 100 orang.

Mereka kemudian melakukan Long march menuju Pengadulan Negeri samarinda dengan berjalan kaki. Setiba di Pengadilan Negeri, mereka segera bergabung dengan massa FPI yang sebelumnya telah tiba di sana.

Setibanya di Kantor Pengadilan Negeri, massa langsung melakukan orasi secara bergantian dan membentangkan spanduk bertuliskan:

“Jangan takut tegakkan keadilan hidup mulia berwibawa syahidnya pahlawan bangsa & negara”, “Jadilah hakim terhormat yang menetapkan keputusan didasari nilai keadilan dan kebenaran Islam”, “Jangan mau dibohongi pakai status tersangka ditahan saya enggak apalagi dipidana” dan “Aksi bela Islam 505 penjarakan Ahok.”

Dalam orasi itu massa menilai aparat penegak hukum tidak mengindahkan apa yang telah difatwakan MUI terkait kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok. Pengunjuk rasa menilai umat Islam telah didiskriminasi dan seolah olah umat Islam-lah yang melakukan pelanggaran hukum.

Massa dalam unjuk rasa itu mengingatkan kepada negara untuk tidak mempermainkan perasaan umat Islam. Mereka menilai Jaksa telah menyakiti perasaan umat Islam.

Ahok menurut Pengunjuk rasa, diberlakukan istimewa oleh penegak hukum. Mereka menuntut Ahok dengan hukuman minimal 10 tahun.

Menurut mereka Ahok  juga telah menggunakan agama sebagai alat politik. Saat ini penegakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Aspirasi umat muslim dinilai egosentris.

Dari pihak Pengadilan Negeri telah menerima tuntutan pengunjuk rasa. Pengadilan Negeri Samarinda akan menyampaikan aspirasi pengunjuk rasa ke Mahkamah Agung.

Setelah menyampaikan aspirasi, para pengunjuk rasa menyerahkan pernyataan sikap atau petisi yang diterima langsung oleh Kepala Pengadilan Negeri Samarinda H. Dwi Sugiarto, SH, MH. Aksi di lanjutkan ke Pengadilan Tinggi di Jalan M. Yamin.

Inti pernyataan sikap atau petisi pengunjuk rasa yakni:

1. Mengabaikan KUHP pasal 156a tentang penodaan agama dengan sanksi hukum berat.
2. Memfokuskan pada KUHP pasal 156 tentang menyebarkan kebencian kepada suatu golongan dengan sanksi hukum ringan.
3. Mengabaikan data dan menyembunyikan fakta yang memberatkan Ahok.
4. Melemahkan bukti dan saksi sendiri untuk meringankan Ahok.
5. Menyalahkan Buni Yani bukan menyalahkan Ahok.
6. Membela Ahok dengan menilai bahwa Ahok tidak terbukti menista agama.
7. Membenarkan Ahok bahwa Al Maidah 51 multi tafsir.
8. Memuji Ahok telah berjasa membangun  Jakarta, sehingga patut diringankan.
9. Memuji Ahok sebagai sosok yang sopan dan santun, sehingga layak dapat keringanan.
10. Menutut Ahok setahun penjara dengan masa percobaan selama dua tahun, dengan kata lain Ahok tidak dipenjara.

Sekitar pukul 15.00 wita perwakilan dari Forum Masyarakat Islam Kaltim di terima oleh Pengadilan Tinggi.
Mereka menyerahkan Pernyataan Sikap yang isinya;
1. Umat Islam Kaltim mendesak agar saudara Basuki Tjahaja Purnama, terdakwa kasus penistaan agama, dihukum dengan seberat – beratnya demi tegaknya keadilan dan kewibawaan hukum di Negara Republik Indonesia.

2. Umat Islam Kaltim mendukung penuh majelis hakim agar mengedepankan profesionalisme dan independensi dalam menjatuhkan vonis terhadap kasus penistaan agama yang terbukti menciderai perasaan umat Islam dan membuat gaduh Republik ini.

3. Umat Islam Kaltim meminta agar segala bentuk kriminalisasi terhadap ulama dan upaya mendiskreditkan umat Islam dihentikan, karena berpotensi memecah persatuan dan melukai semangat Kebhinekaan.

Pengadilan Tinggi Samarinda menyatakan maklumat yang disampaikan itu akan diteruskan ke Mahkamah Agung.

Menurut laporan dari Kapolresta Samarinda Kombespol Reza Arief Dewanto SIK, massa pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 15.30 setelah dari Pengadilan Tinggi menyatakan akan meneruskan pernyataan sikap itu ke Mahkamah Agung.

“Situasi aman terkendali,” kata Kombespol Reza Arief Dewanto SIK, dalam laporannya ke Polda Kaltim yang diterima oleh Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Ade Yaya Suryana.(*)

Check Also

Polres dan Kerukunan Umat Beragama Paser Deklarasikan Cinta Damai Jaga NKRI

Tanah Grogot (GERBANGKALTIM.Com) Kepolisian Resort Paser bersama Forum Pimpinan Daerah serta Forum Kerukunan Umat Beragama ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *