Home » GerbangNews » Ganti Rugi Korban Tumpahan Minyak

Ganti Rugi Korban Tumpahan Minyak

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Pemerintah Kota Balikpapan (Pemkot), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan penghitungan ganti rugi secara hati-hati terhadap korban atau masyarakat yang terdampak kebakaran akibat tumpahan minyak mentah (crude oil) di perairan Teluk Balikpapan yang disebut-sebut milik Pertamina.

Kehati-hatian penghitungan itu agar tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan. Dalam penghitungan, Pemkot  KLHK masih melalukan penghitungan ganti rugi yang harus dibayarkan. Saat ini, pendataan sudah dilakukan terhadap nelayan budidaya dan tangkap serta lingkungan. Namun demikian dari penanggulangan dan ganti rugi memang sudah ada beberapa yang diberikan, diantaranya para korban dan nelayan.

“Sampai saat ini, Pemkot masih belum melakukan upaya hukum. Hal ini akan dilakukan, jika ganti rugi memang tidak diberikan. Sampai saat ini, pihak Pertamina selaku pemilik minyak, sangat kooperatif dan berkomitmen tinggi dalam melakukan langkah cepat dalam penanggulangan dampak tumpahan itu. Ini menunjukan ada itikat baik dalam masalah ini,” kata Plt Walikota Balikpapan, Rahmad Masud.

TAMBAHAN

Terkait dengan tragedi tumpahan minyak, Pemkot Balikpapan meminta tambahan dana bagi hasil (DBH) migas sebesar 0,5 persen. Alasannya, sebagai daerah pengolah memiliki resiko yang paling besar. Jika pengaturan DBH daerah pengolah disetujui dalam revisi UU 33/2004/, maka  porsi pemerintah pusat yang akan berkurang.

Pencemaran minyak akibat pipa Pertamina putus di Teluk Balikpapan, memicu reaksi  daerah pengolah untuk menuntut keadilan soal DBH. Bontang paling bersuara keras,  Balikpapan mendukung.  Sebab  merasakan langsung dampak yang ditimbulkan dari proses pengolahan minyak.

Pada 12 April lalu,  11 daerah pun berkumpul. Dari Kaltim,  ada Bontang dan Balikpapan. Dari Jawa Tengah, ada Blora dan Cilacap. Dari Indramayu,  Jawa Barat, Lhokseumawe,  Aceh, Langkat,  Sumatra Utara, Dumai,  Riau,  Palembang dan Prabumulih,  Sumatra Selatan, Sorong dan Papua Barat.

Plt Walikota Balikpapan, Rahmad Masud mengatakan, sama seperti daerah penghasil,  risiko tinggi dari sektor minyak dan gas (migas) bumi juga dirasakan daerah pengolah. Atas dasar itulah, Balikpapan dianggap patut mendapat pertimbangan untuk menerima DBH  seperti beberapa kabupaten/kota produsen di Kaltim.

“Balikpapan sendiri tidak meminta DBH lebih banyak, hanya minta tambahan sebanyak 0,5 persen dari DBH yang saat ini sudah diterima sebagai daerah pengolah,” ujar Rahmad.

Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan,  jika pengaturan DBH daerah pengolah disetujui dalam revisi UU 33/2004, maka  porsi pemerintah pusat yangakan berkurang. (hm)

Check Also

Manggar Jadi Perkebunan dan Beternak

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Calon wakil gubernur (cawagub) Kalimantan Timur (Kaltim) Safaruddin memprediksi, kawasan Manggar, Balikpapan Timur, …