Home » Gubernur Tak Hadir, Sidang Sengketa Informasi Ditunda

Gubernur Tak Hadir, Sidang Sengketa Informasi Ditunda

SAMARINDA, GERBANGKALTIM.COM,— Sidang sengketa informasi dengan termohon Gubernur Kaltim yang digelar Majelis Komisioner KIP (Komisi Informasi Provinsi) Kaltim di Warung Informasi Etam Kaltim (WIEK) Diskominfo Kaltim, Samarinda, Kamis (15/8/2013), dinyatakan ditunda lantaran termohon sengketa tidak hadir.

“Berhubung termohon tidak hadir tanpa pemberitahuan jelas, maka sidang sengketa informasi dengan Register Nomor 001/RIG-PSI/VII/2013 ditunda sampai Kamis (22/8) depan, pukul 15.00 wita,” ucap Ketua Majelis Komisioner  Eko Satya Husada yang didampingi dua anggotanya, Lilik Rukitasari dan Habib, sambil mengetuk palu sidang.

Persidangan sengketa informasi ini sangat singkat. Tidak lebih dari tiga menit sejak dimulai pukul 11.40 wita. Pasalnya, termohon atau kuasa hukumnya tidak hadir tanpa pemberitahuan jelas sampai pukul 11.30 wita. Sebaliknya, pemohon sengketa informasi, Halimatus Sakdiyah yang warga Tenggarong, Kukar, melalui Kuasa Hukumnya, Saidi Royce, justru hadir bersama puluhan warga lainnya.

Sebelumnya di tempat yang sama, sidang sengketa informasi antara pemohon Halimatus Sakdiyah dengan termohon Kepala Disnakertrans Kaltim dinyatakan oleh Ketua Majelis Komisioner KIP Kaltim, Lilik Rukitasari, harus dilakukan mediasi. Mediator yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua pihak adalah Jaidun yang juga Ketua KIP Kaltim.

“Upaya mediasi guna mencari solusi penyelesaian sengketa ini selama 14 hari. Bila ternyata upaya mediasi gagal atau menemui jalan buntu, maka diteruskan sidang ayudikasi lanjutan oleh Majelis Komisioner KIP Kaltim untuk pemeriksaan dan pengambilan keputusan,” ujar Lilik Rukitasari seusai memimpin sidang bersama dua anggotanya, Eko Satya Husada dan Habib dengan panitera pengganti, Sutarwo.

Satu sengketa informasi lainnya dengan termohon Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim yang disidangkan belakangan juga dinyatakan harus mediasi. Mediator yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Komisioner KIP Kaltim, Jaidun dengan anggota Lilik Rukitasari dan Eko Satya Husada, adalah Habib. Mediator penyelesaian sengketa ini juga telah disepakati oleh termohon dan pemohon.

Sengketa informasi ini diajukan pemohon Halimatus Sakdiyah melalui kuasa hukumnya, Saidi Royce, ke KIP Kaltim tanggal 18 Juli 2013, dengan objek sengketa yang sama. Pasalnya, tiga termohon sengketa — Gubernur Kaltim, Kepala BPN Kaltim dan Kepala Disnakertrans Kaltim — tak kunjung memberikan data dan informasi yang diminta pemohon terkait lampiran peta lokasi dan peta penempatan transmigrasi di Kabupaten Kutai sesuai SK Gubernur Kaltim No 66/TH-Pem/1968 tertanggal 20 Juni 1968 silam.

Tiga sengketa informasi dengan objek tuntutan yang sama itu mencuat lantaran pemohon sudah mengajukan permohonan informasi kepada para termohon sesuai prosedur yang diatur dalam UU No 14/2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Antara lain pemohon sudah bersurat resmi kepada tiga termohon tertanggal 25 April 2013 agar segera memberikan data dan informasi tentang peta-peta transmigrasi dimaksud sesuai SK Gubernur itu.

Namun, karena para termohon belum juga memberikan data dan informasi yang diminta sampai pemohon membuat formulir keberatan pada 3 Juni 2013, maka pemohon melayangkan gugatan sengketa informasi ke KIP Kaltim sampai akhirnya disidangkan. Persidangan sengketa informasi yang kali pertama digelar di Kaltim pada 2013 ini berlangsung aman dan tertib. (dil/diskominfo)

Sumber: Diskominfo Kaltim

Check Also

Ketum Persiba Siap Mundur

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Ketua Umum (Ketum) Persiba Balikpapan, Syahril HM Taher, siap mundur atas hasil buruk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.