Home » Parlementaria » DPRD Balikpapan » Hari Anti Korupsi Internasional

Hari Anti Korupsi Internasional

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Sebanyak 30 mahasiswa dari berbagai peguruan tinggi yang tergabung dalam aktivis GMNI Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), menggelar aksi unjukrasa memperingati “Hari Anti Korupsi Internasional” yang jatuh  pada setiap tanggal 9 Desember. Aksi unjukrasa dilakukan di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan dengan pengawasan pihak kepolisian.

Puluhan mahasiswa membawa spanduk dan bendera GMNI. Dalam aksinya, para mahasiswa menyoroti kasus korupsi terjadi di Balikpapan, seperti kasus RPU, Anggaran DPRD dan Panwaslu Kota Balikpapan. Kedatangan para pengunjukrasa diterima anggota DPRD Balikpapan, Riri Sasmita Diano. Menurut Riri, DPRD Balikpapan menyatakan sikap tegas terhadap tegasnya aksi korupsi, termasuk di tubuh DPRD sendiri.

Bahkan Riri menyebutkan, dalam kasus RPU yang melibatkan sebagian besar anggota DPRD Kota Balikpapan. Terkait dengan kasus itu, sejumlah anggota telah menjalani pemeriksaan dan sudah melaksanakan tugas serta kewajibanya sesuai aturan. “DPRD Kota Balikpapan sangat terbuka dan transparan, bahkan dalam beberapa kegiatan mahasiswa juga diajak turut serta dalam kegiatan DPRD jika melaksanakan tugasnya,” kata Riri Sasmita.

Seperti dilansir berbagai media sebelumnya, terjadi kasus dugaan kebocoran anggaran sebesar 2,2 miliar rupiah di DPRD Balikpapan. Selain dengan kasus dugaan korupsi miliaran rupiah ini, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat juga mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang diduga terjadi di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di kota “Beruang Madu” ini.

Dugaan sementara, jumlah dana yang dikorupsi di Panwaslu berjumlah 800 juta rupiah. Karena itu, pihak Kejari telah meminta bantuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim  untuk melakukan audit tentang berapa besar kerugiaan negara akibat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Sekretariat Panwaslu Kota Balikpapan tersebut.

Penyidikan kasus dugaan korupsi di Sekretariat Panwaslu terus bergulir. Bahkan, Kejari akan melalukan ekposes bersama dengan BPKP tentang berapa jumlah kerugiaan negara akibat perbuatan dugaan korupsi tersebut.

Dari hasil pemeriksaan sementara, Kejari menyebut, kerugian negara akibat dugaan korupsi sekitar 800 juta rupiah. Sedangkan uang yang telah dikembalikan sebesar 30 juta rupiah dan sebuah laptop. Selain itu, terkait dengan kasus ini, pihak kejaksaan sudah memeriksa 22 orang.

Tidak tertutup kemungkinan dari jumlah 22 orang itu ada yang statusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Karena itu, pihak kejaksaan akan bekerja sama dengan pihak BPKP untuk mengetahui persis jumlah sesungguhnya besaran angka uang negara yang disalahgunakan. (hm/sh)

Check Also

Rusmadi, “Saya Malu Samarinda Banjir”

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Soal banjir yang makin dikeluhkan masyarakat Kota Samarinda,  Rusmadi menceritakan pengalamannya, bahwa jika …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *