Home » GerbangEducations » Hari Ini, 19 Mei 2017 Guru Tunggu Realisasi Honor, TPP dan Bosda dari Gubernur
Surat pernyataan dengan latar belakang Kantor Gubernur Kaltim saat guru demo. (dok/gk)

Hari Ini, 19 Mei 2017 Guru Tunggu Realisasi Honor, TPP dan Bosda dari Gubernur

SAMARINDA, Gerbangkaltim.com,- Jumat, 19 Mei 2017 hari ini merupakan batas ultimatum dari guru-guru se-Kaltim kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Kaltim, yang menuntut gaji guru honorer, tunjangan, dan BOS daerah yang sejak Januari hingga Mei 2017 ini belum dibayarkan, maupun persamaan besaran tunjangan guru PNS.

“Tentu kami pegang janji pejabat Pemprov yang telah tandatangan dalam surat pernyataan. Kami menangih janji itu, karena memang ini sudah cukup lama kami dijanjikan. Sejak Januari hingga sekarang belum cair. Kami siap bergerak ke Samarinda dengan segala konsekuensi yang ada,” kata salah satu guru SMK di Balikpapan, kepada Gerbangkaltim.com, Kamis (18/5/2017).

Janji ini sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani antara perwakilan pendemo dengan pejabat Pemprov Kaltim saat terjadi aksi demo guru-guru di Kantor Gubernur pada hari Pendidikan 2 Mei 2017 lalu. Selembar surat pernyataan yang ditandatangani Kepala Biro Keuangan Setprov Kaltim Fadliansyah dan diketahui Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Sekprov Kaltim Dr Meiliana, menjadi bukti kuat  bagi tuntutan guru ini.

Sementara itu, guru-guru yang tergabung dalam salah satu media sosial “Grup Guru ASN” sudah berkembang perbincangan tetang tuntutan para guru ini, yang dijanjikan pada 19 Mei 2017 ini. Ada kabar menggembirakan yang mereka peroleh, yakni gaji honorer akan dibayarkan mulai tanggal 19 Mei 2017.

“Indikatornya sudah ada surat perintah pembayaran, tinggal teknis di bagian keungan Diknas,” demikian komentar salah satu guru menginformasikan kepada rekan-rekannya dalam grup WA.

Lantas bagaimana dengan tuntutan lainnya?

Masih dalam grup WA guru-guru itu mengiformasikan bahwa TPP PNS belum akan dibayarkan, dan belum jelas kapan. Mungkin bisa pertengahan Juni, karena Pergub belum jadi terkendala satu pasal mengenai pembayaran untuk guru yang sertifikasi karena menurut Inspektorat tidak boleh PNS menerima 2  tunjangan. Pilihannya PNS memilih tunjangan salah satu (sertifikasi atau TPP). Sedangkan yang selama ini dipraktekkan di kabupaten/kota atau di provinsi lain menyalahi aturan.

“Jadi masih belum ada kesepakatan, tapi mudah-mudahan bisa akan cepat kalau Gubernur atau Sekprov ada kebijakan lain, dan akan tetap diusahakan (kemungkinan besar) guru sertifikasi akan tetap dapat TPP sesuai kesepakatan awal,” kata Naryo dalam grup WA sembari menambahkan nasib yang tidak jelas juga menimpa pencarian Bosda. “Juga belum bisa dipastikan kapan cairnya, karena pergubnya dalam tahap pembahasan,” tulisnya.

Sementara itu, menindaklanjuti adanya intimidasi dari beberapa pihak kepada para guru yang memperjuangkan nasib sesamanya, Ketua Ombudsman RI Cabang Kaltim Syarifah Rodiah akan mengawal dan monitor  soal honor yang belum juga terealisasi. Selain itu juga ORI akan mengawal para guru yang berjuang mendapatkan haknya, sehingga tidak terjadi intimidasi yang dirasakan, seperti yang diberitakan Gerbangkaltim.com (Mei 8, 2017).

“ORI Cabang Kaltim berharpa agar Pemerintah Provinsi Kaltim bisa mencairkan dana yang sudah dijanjikan serta tidak adanya intimidasi guru akibat ikut menyuarakan haknya pada Hardiknas yang lalu di Kantor Gubernur Kaltim,” kata Syarifah Rodiah.

(bm/mh)

Check Also

Polda Kaltim Ungkap 38 Kasus Korupsi

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Sepanjang tahun 2017 lalu, Polda Kalimantan Timur (Kaltim), berhasil mengungkap 38 kasus korupsi. Kasus ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *