Home » Kaltim Harus Rebut 10 % Saham Blok Muara Bakau

Kaltim Harus Rebut 10 % Saham Blok Muara Bakau

SAMARINDA, GERBANGKALTIM.COM,— Kaltim harus mengambil sepuluh persen saham Blok Muara Bakau –yang merupakan wilayah kerja migas yang dioperasikan Eni Indonesia sejak 2002. Hal tersebut terungkap pada rapat kerja Komisi II dan III DPRD Kaltim dengan PT Migas Mandiri Pratama, PT Exploration Think Tank Indonesia dan Pemprov Kaltim, Rabu (22/5).
Wakil Ketua DPRD Kaltim Aji Sofyan Alex mengatakan, sesuai aturan dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC), setiap kontraktor yang akan mengembangkan lapangan diwajibkan menawarkan kepemilikan sahamnya sebesar 10 persen atau dikenal dengan nama Participating Interest (PI) kepada perusahaan nasional/daerah untuk ikut serta mengelola blok tersebut.
“Pemerintah pusat sudah menawarkan kepada daerah untuk mengambil. Ini kesempatan emas. Banyangkan, kalau blok migas lain daerah harus berjuang mati-matian, tapi untuk yang satu ini daerah malah ditawarkan. Dengan melihat keuntungan yang besar bagi daerah maka tidak ada alasan melewatkan kesempatan jarang terjadi,” kata Sofyan Alex di sela-sela memimpin rapat. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Hadi Mulyadi, dan Anggota DPRD Kaltim lainnya seperti Rusman Ya’qub, Andi Harun, Wibowo Handoko, Iwan Santoso Lolang, dan Datu Yaser Arafat. Ada juga Siti Qomariah, Andarias P Sirenden, Agus Santoso, Gamalis, Zainal Haq, dan Mudiyat Noor.
Oleh sebab itu PT Migas Mandiri Pratama selaku perusahaan daerah (perusda) Kaltim akan melakukan kajian teknis dan bisnis Blok Muara Bakau tersebut. Selanjutnya kajian digunakan sebagai informasi awal untuk mendapatkan hak PI 10 persen dimaksud. Di samping melakukan kajian bisnis lebih mendalam, termasuk kemungkinan Perusda PT MMP menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Andi Harun menuturkan, pada pertemuan ini pemerintah beserta pihak terkait menginginkan persetujuan/dukungan dewan terkait kerjasama antara Pemprov Kaltim dengan investor.
Oleh sebab itu pimpinan mengundang Komisi II dan III untuk hadir dalam pertemuan guna memberikan penilaiannya.
“Memang dalam pertemuan ini data-data yang dipaparkan masih awal. Sehingga dinilai perlu bagi dewan untuk melakukan pendalaman melalui pertemuan lanjutan dengan mengundang pihak-pihak terkait. Sebab dibutuhkan kehati-hatian sebelum mengambil sebuah kesimpulan,” tutur Andi Harun.
Terkait dengan 10 persen saham, maka sudah sepantasnya Kaltim sebagai tuan rumah mendapatkan hak tersebut. DPRD, katanya mendukung penuh dan akan memperjuangkan agar mampu berjalan sesuai dengan keinginan semua.
Karena pada hakekatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah yang berujung kepada program-program kesejateraan rakyat, DPRD sejatinya mendukung.
Sementara itu mewakili PT MMP, Endang mengatakan, kehadirannya sesuai dengan undangan dari dewan yakni sebatas melakukan dan mendengarkan presentasi dan sosialisasi tinjuan potensi migas dan keekonomian awal Blok Muara Bakau terkait hak bagi hasil 10 persen untuk PT MMP.
Dijelaskannya, Blok Muara Bakau merupakan blok migas yang dioperasikan oleh Eni Indonesia, dengan kepemilikan saham sebesar 55 persen, sedangkan sisanya 45 persen dikuasai oleh GDF Suez.
Kontrak kerjasama ditandatangani pada 30 Desember 2002. Kegiatan eksplorasi cukup intensif dilakukan di daerah, namun baru ditemukan lapangan yang komersial pada 2009, tepatnya lapangan jangkrik dan kemudian disusul dengan ditemukannya lapangan jangkrik NE.
“Pada awalnya POD masing-masing lapangan ini terpisah, namun baru-baru ini disetujui POD integrasi antara kedua lapangan tersebut yaitu pada 15 Mei 2013 yang lalu. Dengan investasi yang akan dikeluarkan untuk pengembangan kedua lapangan ini sebesar US 2,24 miliar,”kata Endang.
Untuk menjadi Participant Interest 10 persen yang akan ditawarkan ke perusahaan nasional/daerah sebelum tahap komersial, harus memperhatikan biaya pre-development yang telah dikeluarkan yang akan menjadi tanggungan farminee dalam hal ini pihak PT MMP.  Biaya yang harus dibayarkan tersebut adalah biaya eksplorasi yang dikeluarkan dari tahun awal eksplorasi. Dalam perhitungan perekonomian, biaya tersebut diakumulasikan dan dimasukkan sebagai Pree-Development Cost (PDC) 2013, dengan perkiraan biaya mencapai kurang lebih US 218 juta. (adv/bar/met)
Sumber: Tim Media DPRD Kaltim

Check Also

Polda Kaltim Ungkap 38 Kasus Korupsi

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Sepanjang tahun 2017 lalu, Polda Kalimantan Timur (Kaltim), berhasil mengungkap 38 kasus korupsi. Kasus ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *