Home » GerbangNews » Kejari Kembali Periksa Sekwan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan

Kejari Kembali Periksa Sekwan

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Mantan Sekertaris Dewan  (Sekwan) Kota Balikpapan, Jumali, kembali dipanggil pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), untuk dimintai keterangan terkait penyelewengan dana transportasi atau perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, belum lama ini.

Kedatangan Jumali, sementara ini masih sebagai saksi. Selain itu, dua staf DPRD  lainnya juga ikut dipanggil dalam perihal serupa, yakni dimintai keterangan sebagai saksi. Saat ditanya perihal keterangan apa saja yang disampaikan kepada pihak penyidik Kejari, Jumali enggan berkomentar. Menurutnya, hal tersebut merupakan masalah internal antara  dirinya dengan penyidik.

Seperti dilansir sebelumnya, Kejari melakukan penyelidikan (lid) pada penggunaan uang diluar anggaran dalam kasus dugaan kebocoran anggaran sebesar 22 miliar rupiah di DPRD Balikpapan. Kejari sudah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang yang disebut-sebut masih sebagai saksi, baik dari Sekretariat Dewan.

Selain lima orang yang masih bersatus saksi, ada tambahan tiga orang lagi. Sementara ini, jumlahnya delapan orang. Total saksi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam dugaan kebocoran anggaran dewan ini sebanyak 8 orang. Dari jumlah itu, lima orang diantaranya dari kesekretariatan dan tiga lagi dari rekanan.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Balikpapan Rahmad Isnani mengatakan, saat ini dalam kasus dugaan kebocoran anggaran, Tim Kejari fokus pada pemeriksaan terkait dugaan penggunaan uang yang dilakukan diluar anggaran.

Selama pemeriksaan tidak ada saksi yang mangkir untuk menjalani pemeriksaan. Sehingga Tim Kejari, sampai sejauh ini tidak pernah melakukan upaya paksa dalam pemanggilan, karena semaunya koperatif. Selain kasus dugaan kebocoran anggaran sebesar 22 miliar rupiah DPRD Balikpapan, Kejari setempat juga mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di kota “Beruang Madu” ini.

Dugaan sementara, jumlah dana yang dikorupsi berjumlah 800 juta rupiah. Karena itu, pihak Kejari telah meminta bantuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim,  untuk melakukan audit berapa besar kerugiaan negara akibat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Sekretariat Panwaslu tersebut. (hm/sh)

 

Check Also

PENJUAL IKAN BAKU TIKAM

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Dua penjual ikan di Pasar Pandansari Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin dan Mustamin, ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *