Home » GerbangNews » Kejari Paser Minta Data Kades Belum Laporkan SPj
Kepala Kejaksaan Negeri Paser Budi Setiawan

Kejari Paser Minta Data Kades Belum Laporkan SPj

Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser meminta data nama Kepala Desa (kades) yang belum melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana desa tahun 2016.

Menurut Kepala Kejari Paser Budi Setiawan, kades yang belum melaporkan SPj penggunaan dana desa tahun 2016 justru menghambat pencairan dana desa tahun 2017 triwulan pertama.

“Kalau begitu saya minta nama kades yang belum melaporkan SPj tahun 2016, karena ini sangat mengganggu proses pencairan dana desa tahun 2017,” kata Budi Setiawan di sela-sela acara sosialisasi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kamis (24/8).

Permintaan itu berawal dari kades Tanjung Harapan, yang notabenenya adalah kades baru menjabat, tidak bisa mencairkan dana desa tahun 2017 triwulan pertama, diakibatkan kades sebelumnya tidak melaporkan SPj penggunaan dana desa tahun 2016.

Budi mengatakan akan memanggil sejumlah kades yang sudah tidak lagi menjabat dan belum melaporkan SPj hingga akhir jabatannya.

“Kita akan tanya kenapa belum ada SPjnya, kita akan bantu kalau memang ada kesulitan,” kata Budi.

Langkah tersebut menurut Budi merupakan bagian dari fungsi TP4D sebagai pengawal penggunaan dana desa.

“Tugas TP4D mengawal penggunaan dana desa. Kalau ada permasalahan Kita bantu. Tapi jangan sampai SPj tidak dilaporkan,” kata Budi.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Katsul Wijaya mengatakan, persyaratan pencairan dana desa yakni diantaranya melampirkan SPj penggunaan dana desa periode sebelumnya.

“Syarat pencairan dana desa salah satunya melampirkan SPj penggunaan dana desa periode sebelumnya. Kalau tidak ada, tidak bisa dicairkan,” kata Katsul.

Pencairan dana desa kata Katsul, juga harus melalui tahanan-tahapan yang telah ditentukan.

“Tahapan awal pembuatan RPJMDes bagi kades baru, kemudian RKPDes yang dibuat setiap tahun, lalu disusul penetapan APBDes. Setelah itu baru proses pencairan,” jelas Katsul.

Jika kesemua tahapan itu sudah dilakukan, akan tetapi kades belum melaporkan SPj tahun sebelumnya, dana desa tetap tidak bisa dicairkan, kata Katsul.(Jya)

Check Also

Panwaslu Paser: 25 September Batas Akhir Pendaftaran Panwascam

Tana Paser (gerbangkaltim.com) Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Paser telah membuka pendaftaran anggota Panitia Pengawas ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *