Home » Parlementaria » DPRD Balikpapan » Komisi I Rampungkan Revisi Perda Ketertiban Umum

Komisi I Rampungkan Revisi Perda Ketertiban Umum

Balikpapan, GERBANGKALTIM.com—Pemerintah kota bersama Komisi I DPRD kota akan merampungkan revisi Perda Ketertiban Umum.

Revisi Perda ini memuat sanksi pidana bagi pelaku seks komersial yang selama ini tidak diatur mengenai sanksi pidana.

“ Perda tibum sekarang kan tidak mencantumkan pasal tindak pidananya. Kita masukan satu pasal. Maaf ya nanti mereka PSK yang dipinggir jalan bisa ditindak kalau selama ini kan tapi dikemanakan kita ngak tau,”terang Ketua KOmisi I DPRD kota Syukri Wahid, Selasa (21/9).

Pihaknya sudah melakukan singkronisasi dengan aturan diatasnya seperti PP. Sehingga dengan rvisi perda ini, diharapkan tidak bertentangan dengan aturan yang ada diatasnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam Perda yang mengatur tentang Ketertiban Umum (Tibum) mencangkup prostitusi, anak jalanan, pengemis, gelandangan. Pada Perda ini dinilai masih kurang mengatur mengenai sanksi pidana seperti para Wanita Tuna Susila (WTS) atau Penjaja Seks Komersial (PSK). Selama ini pula, ruang gerak Satpol PP kota Balikpapan dinilai terbatas terutama untuk menertibkan untuk menjangkau praktek prostitusi di kota Balikpapan karena tidak ada dalam Perda.

“Ya pidana ringan. Mohon maaf ketika mereka malam berkeliaran, Pol PP merasa kesulitan juga karena tidak ada unsure pidananya jadi setelah didata, dilepas gitu aja,” ujarnya.

Selain perda Tibum yang akan direvisi, pihaknya juga akan merevisi Perda Pol PP. didalamnya karena Syukri akan ditempatkan seluruh penyidik PNS (PPNS) ke wadah Pol PP. “ Selama ini kan adanya di Disnakersos. Nanti ditarik ke Pol PP jadi dia bukanya hanya penegak aturan daerah tapi juga penyidik,” terangnya.

“ Kita memang tupoksi Satpol lebih focus pada penegakan dan penyidikan terkait pelanggaran yang dilakukan apartur Negara (PNS) itu ada didalam UU ASN,” sambungnya.

Menurutnya revisi ini mulai dilakukan dua pecan lalu dan ditargetkan bisa selesai pada akhir tahun ini. Guna mendukung kebijakan pemerintah kota sekaligus mempertegas tupoksi lembaga berwenang yang ada. “ Revisi Perda Ketertiban umum dan Pol PP ini kita tuntaskan segera. Target kita akhir tahun. Soal penyidiknya memang masih sedikit. Disetiap SKPD ada tapi sedikit sekali. Itu perlu keahlian khusus,” tukasnya. (rif-Gk)

Check Also

Bersyukur Pasangan Nomor 4 Teratas

Samarinda, GERBANGKALTIM.COM,- Aura “kemenangan” Rusmadi Wongso sebagai Gubernur Kaltim periode 2018-2023 mewarnai acara open house …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *