Home » Lahan Menyusut, Swadaya Beras di Kaltim Tak Tercapai

Lahan Menyusut, Swadaya Beras di Kaltim Tak Tercapai

SAMARINDA, GERBANGKALTIM.COM,—Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, kemarin (3/6), melaporkan hasil kerjanya di hadapan sidang paripurna. Sidang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Sementara HM Syahrun didampingi Wakil Ketua DPRD Yahya Anja dan Hadi Mulyadi, dihadiri Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.
“Kerja Pansus LKPj tahun anggaran 2012 selama 11 hari, merangkum fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Kami fokuskan hanya pada 10 bidang utama,” kata Ketua Pansus LKPj DPRD Kaltim Datu Yaser Arafat.
Menurutnya, 5 bidang utama yaitu pengelolaan keuangan daerah, infrastruktur dan perhubungan, pendidikan, kesehatan, dan bidang pertanian dalam arti luas. Bidang Pertanian mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan,  dan anggaran sektor pertanian.
Namun, swasembada beras yang diupayakan terwujud di Kaltim, belum dapat dicapai. Upaya untuk mendorong tercapainya swasembada beras ini harus terus dilakukan Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten/kota. Kenyataan di Kaltim belum tercapai target itu sebagaimana telah dicanangkan melalui Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2013.
Selain itu, berdasarkan data produksi lima tahun terakhir, diketahui tingkat produksi padi daerah ini masih fluktuasi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengelolaan produksi padi belum dikendalikan sepenuhnya oleh suatu sistem produksi terukur. Berdasarkan data produksi padi, jumlah penduduk, dan asumsi kebutuhan atau konsumsi beras per kapita 113 kg per tahun.
Status swasembada pangan  di Provinsi Kaltim 5 tahun terakhir belum pernah tercapai. “Justru kekurangannya cenderung membesar pada tiga tahun terakhir, seiring meningkatnya kebutuhan pangan,” jelasnya.
Jika pada 2010  Kaltim kekurangan 32.044 ton beras, tahun 2011 kekurangan beras semakin besar mencapai 69.510 ton, dan tahun 2012 diperkirakan kekurangannya menjadi 78.150 ton.
Meskipun produksi padi secara fisik untuk tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut belum dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk.  Palawija sebagai sumber bahan pangan alternatif belum berkembang secara memadai, luas tanamnya fluktuatif dan paling tinggi hanya 10 persen dari hasil panen tanaman padi.
“Proyek food estate yang dikembangkan sejak 2 tahun lalu, ternyata masih terkendala lahan. Bahkan, disinyalir akan lebih memberikan manfaat kepada perusahaan swasta daripada petani Kalimantan Timur,” sebutnya.
Tak bisa dipungkiri, dari tahun ke tahun statistik memperlihatkan kalau lahan pertanian pangan luasannya semakin menyusut. Dalam 2 tahun terakhir saja terjadi penyusutan lahan pertanian pangan di Benua Etam sekira 4.711 hektare. Dari luasan lahan  tersebut terdapat 2.600 hektare  adalah areal sawah.
Meski Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan kegiatan perluasan atau percetakan areal sawah, sesungguhnya tak ada gunanya jika pemerintah terus membiarkan terjadinya alihfungsi lahan pertanian untuk kepentingan sektor lain
Sementara anggaran pertanian dalam arti luas juga masih jauh dari harapan. Alokasi anggaran belum mencerminkan keberpihakan kepada petani. Meningkatkan besaran anggaran nantinya juga harus diikuti program-program pro petani dan nelayan. “Pertanian rakyat harus lebih diutamakan dibanding pertanian berbasis corporate investasi. Juga perlu dukungan infrastruktur pertanian berupa jalan tani, irigasi, pencetakan sawah,” jelasnya.
Dukungan pengembangan usaha tani yang dilakukan pemerintah juga harus fokus pada pertanian rakyat. Supaya hasil yang dicapai petani dapat mengikuti produktivitas perusahaan yang didukung sumber daya manusia dan teknologi memadai. (adv/lia/ri/met)

Check Also

Kabel FO Telkom Grogot Tertabrak Truk, Ganggu 7 Tower Telkomsel

Tana Paser (gerbangkaltim.com) Kabel Fyber Optik (FO) udara milik TelkomTanah Grogot pada Rabu (17/1) malam ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *