Home » Lahan Sengketa PT MSJ dengan Legiun Veteran Segera Ditinjau

Lahan Sengketa PT MSJ dengan Legiun Veteran Segera Ditinjau

Samarinda, Gerbangkaltim-

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim,  Syaparudin,  mengatakan pihaknya akan  meninjau lahan sengketa antara PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) dengan Legiun Veteran di Kecamatan Marang Kayu,  Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dalam waktu dekat.

“Peninjauan lapangan ini perlu mengingat pihak PT MSJ dengan kelompok tani Legiun Veteran, Fajar Harapan,  memiliki persepsi yang berbeda satu dengan lain terkait data maupun dokumen yang menjadi dasar,”  kata Syaparudin pada rapat Komisi I DPRD Kaltim dengan managemen PT MSJ, kelompok tani Legiun Veteran Fajar Harapan, Tim Independen Pemkab Kukar, Dishut Kaltim, Dishut Kukar dan Forum Pelangi, Senin (18/6) tadi.

Menurut  politisi PPP ini, melihat objek yang menjadi sengketa merupakan salah satu bagian dari rangkaian mekanisme dalam melakukan kajian baik fakta maupun data, sebelum komisi mengambil kesimpulan akhir yang nantinya menjadi sikap Dewan.

Sembari menunggu kajian lapangan,  Komisi I masih akan memanggil berbagai pihak yang dianggap penting dan berkaitan erat  dengan persoalan, namun mereka belum sempat  hadir pada rapat,  yakni BPN Kaltim, BPN Kukar, Dinas Pertambangan Kaltim dan Dinas Pertambangan Kukar.

Itu dimaksudkan agar Komisi I  mendapatkan berbagai informasi yang berimbang dan lebih mendalam sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil langkah-langkah kongkret nantinya.

“Selain itu ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan peserta rapat,  yaitu Komisi I meminta data-data terkait dengan permasalahan lahan kelompok tani untuk dikaji dan didiskusikan secara internal, berkaitan dengan kegiatan eksploitasi penambangan PT MSJ di dalam areal garapan Kelompok tani legiun veteran pimpinan Iriansyah Hamzah, dan  pihak PT MSJ siap bersepakat dengan kelompok tani legiun veteran dalam rangka mencari solusi terbaik,” kata Syaparudin yang didampingi Anggota Komisi I lainnya seperti Saifuddin Dj, H Suwandi, Rakhmat Majid Ghani dan lainnya.

Sementara itu Ketua Kelompok Tani legiun veteran RI Fajar Harapan, Iriansyah mengaku  pihaknya dalam bercocok tanam di areal tersebut telah mengantongi sejumlah bukti-bukti yang dapat menjadi dasar. Antara lain,  1973 ada rekomendasi dari kecamatan Muara Badak,  sebelum daerah tersebut dimekarkan dan sekarang masuk kecamatan Marang Kayu, Kukar.

Selain itu adanya surat PPAT 1994 dan surat izin dari Bupati Kukar yang ketika itu dijabat oleh Plt Bupati Sulaiman Gafur. Jadi jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan masuk dalam kawasan KBK dan masuknya PT MSJ,  pihaknya telah melakukan cocok tanam secara turun menurun.

Adapun luasan areal yang diklaim kelompok tani sebanyak 9.300 hektar dan yang masuk eksploitasi oleh PT MSJ sebanyak 4.000 hektar.

“Sebenarnya kami tidak ingin minta ganti rugi berupa uang, melainkan kami hanya ingin tetap melakukan kegiatan cocok tanam sebagai mata pencaharian atau mendapat solusi lain,  seperti adanya lapangan pekerjaan. Selama masih ada itikad baik dari perusahaan,  maka masyarakat tidak akan melakukan kegiatan yang dapat merugikan mereka,”  kata Iriansyah.

Tim Independen Kukar,  Alrianto menuturkan bahwa selama proses pengusutan dan pencarian fakta pihaknya menemukan banyak pihak yang mengklaim bahwa baik lahan maupun kawasan tersebut adalah milik mereka. Ini salah satu faktor yang membuat penyidikan berjalan panjang.

Tahun 2009 tim independen mempertemukan pihak-pihak yang mengaku memiliki lahan tersebut dan memang ada surat izin rekomendasi dari bupati Kukar ketika itu yang memprioritaskan kelompok tani daerah Marang Kayu masuk ke dalam program pengembangan pertanian yang dicanangkan Pemkab Kukar bekerjasama dengan PT Pupuk Kaltim.

Namun kemudian timbul persoalan, pasalnya daerah tersebut ditetapkan oleh pusat sebagai Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) sehingga secara otomatis surat rekomendasi bupati tersebut gugur dan hanya akan menjadi wacana.

“Adapun kesimpulan tim independen adalah lahan KBK tidak ada ganti rugi karena dilarang melakukan kegiatan tanpa adanya izin khusus, namun meminta kepada pihak MSJ untuk memberi apakah namanya tali asih, ganti tanam tumbuh ataupun lainnya kepada pihak yang memang terbukti adanya tanam tumbuh di daerah tersebut,” kata Alrianto.

General Manager PT MSJ, Musono menceritakan kronologis awal,  yakni sebelum perusahaan melakukan kegiatan pertambangan memang sudah ada beberapa klaim dari beberapa kelompok masyarakat.

Banyaknya klaim membuat perusahaan mengambil sikap meminta kepada pemerintah sebagai pihak yang dianggap obyektif dalam menentukan siapa yang  berhak mendapatkan ganti rugi tanam tumbuh.

“Berdasarkan permintaan tertulis dari perusahaan maka pemkab Kukar membentuk Tim Independen guna mencari jalan keluar,  yang terdiri dari gabungan instansi terkait, dan kesimpulan dari tim independen untuk mengganti rugi telah dilaksanakan perusahaan. Namun belakangan ternyata masih ada beberapa pihak yang mengaku belum  puas,”  kata Musono. (dprd-kaltim:bar/mir)

Check Also

Banjir Samarinda Ada Solusinya

#KaloRusmadiGubernurnya Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Rusmadi Wongso, mantan Kepala Bappeda, Sekdaprov Kaltim menjelang fajar menyingsing pemerintahannya di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.