Home » Laporan Keuangan Tiga Kabupaten Kaltim Parah

Laporan Keuangan Tiga Kabupaten Kaltim Parah

Balikpapan, Gerbangkaltim,-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan laporan keuangan tiga kabupten Kalimantan Timur pada 2010 silam dinyatakan tidak wajar. Tiga kabupaten tersebut adalah Paser, Penajam Paser Utara dan Nunukan.

“Kondisi ketiganya parah,” kata Anggota BPK, Rizal Djalil, Kamis (4/8).

Rizal mengatakan laporan keuangan Kabupaten Paser selama empat tahun berturut turut selalu meraih predikat tidak wajar sejak 2007 silam.  Demikian pula Penajam Paser Utara dan Nunukan, katanya sejak 2007 telah dua kali meraih predikat tidak wajar.

Rizal menyebutkan ada permasalahan dalam memaparkan aset daerah, kesalahan penganggaran, penyajian stok (persediaan), utang dan piutang daerah, pertanggungjawaban pendapatan dan belanja, penggunaan langsung penerimaan, termasuk diantaranya laporan penggunaan anggaran perjalanan dinas, dan investasi.  Problem tersebut yang tidak mampu diselesaikan dalam laporan keuangan tahunan tiga kabupaten di Kalimantan Timur.

Menurut Rizal Djalil, ini menandakan adanya kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang nyata di kabupaten kota tersebut. Ia menyarankan dengan sungguh-sungguh agar SDM  di daerah, para staf segera diberikan pendidikan yang memadai sehingga kualitasnya meningkat.

Bahkan, bila tidak punya SDM untuk dilatih, ia juga menyarakan untuk merekrut karyawan langsung dari kampus-kampus atau lembaga pendidikan tinggi yang kualitas lulusannya tak diragukan.

“Para kepala daerah harus menyadari ini karena predikat ini kan satu tolok ukur dari kinerja dan kemampuan mereka memimpin dan mengatur anak buah,” kata Rizal Djalil.

Ditanya apakah ada indikasi penyelewengan atau perbuatan pidana dari laporan-laporan keuangan yang dianggap BPK tidak wajar ini, Rizal yang dulunya politisi PAN di DPR RI ini menjawab diplomatis;

“Bila kinerja pemkot atau pemkab bagus, predikat Wajar Tanpa Pengecualian itu mudah dicapai.”

Paser, PPU, dan Nunukan, adalah bagian dari 6 kabupaten/kota dan Pemprov Kaltim yang sudah menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK.

Sedangkan Pemprov Kaltim, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Berau, mendapat penilaian wajar dengan pengecualian dari BPK. Bagi Pemprov Kaltim, ini adalah lonjakan prestasi mengingat tahun 2006-2009 laporan keuangan Pemprov Kaltim adalan Tidak Wajar.

Kota Balikpapan mengincar peringkat opini yang lebih tinggi, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah tiga tahun berturut-turut menerima wajar dengan pengecualian. Menurut Rizal, Tarakan malah hampir mendapat predikat WTP tersebut seandainya tidak ada persoalan aset kota, yaitu persoalan lahan dengan Pertamina dan pusat perbelanjaan (mal) di Kota Tarakan.

Check Also

BNNK BALIKPAPAN PERINGATI HANI 2018

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Setelah tertunda, pelaksanaan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2018 ru bisa dilaksanakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.