Home » Melihat Sisi Lain Permenhut Nomor 38/2009

Melihat Sisi Lain Permenhut Nomor 38/2009

ILLEGAL Logging yang bila diartikan adalah pembalakan liar, adalah salah satu tren isu sektor kehutanan di Indonesia, termasuk salah satunya di Pulau Kalimantan. Hingga kini persoalan kehutanan di Indonesia masih menjadi persoalan rumit untuk dipecahkan.

Menurut Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur, Isal Wardhana, pembalakan liar merupakan evil circle yang melibatkan banyak pihak. Sementara beberapa inisiatif nasional dan internasional kata Isal-demikian sapaan akrabnya, banyak ditawarkan dalam kerangka illegal logging pula. Termasuk Forest Law Enforcement Governance and Trade yang digagas oleh negara Europe Union, skema pembangunan kehutanan Indonesia oleh World Bank dan Memorandum of Understanding antara Indonesia – UK terkait dengan illegal logging.

Artinya, kata Isal, dalam isu ini negara-negara luar memiliki kepentingan yang luar biasa dalam hal pengelolaan hutan di Indonesia. ”Mengapa, karena negara-negara utara merupakan negara pengonsumsi kayu tropis. Termasuk kayu dari Indonesia,” katanya, belum lama ini.

Hal ini juga terkait dengan imej wood consumerist negara-negara tersebut, yang kemudian menggelontorkan inisiatif pendanaan yang sangat besar. Semisal, FLEGT-Support Project (SP) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat dan Jambi yang konon proyek besar ini melibatkan NGO Konservasi International World Wild Fund (WWF), Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA) dan EU Commision. Kabarnya program ini mendapat perlawanan dari masyarakat sipil.

Terlepas dari itu semua, dilanjutkan Isal, tahun ini telah keluar Permenhut Nomor 38/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak. Konon Permenhut ini dikeluarkan sebagai salah satu cara untuk menangkal kayu-kayu illegal dari Indonesia.  Dan tentunya pasti masih bermuara pada kebutuhan kayu untuk negara-negara luar. Sementara kebutuhan kayu rakyat terpinggirkan begitu saja.

Beberapa pihak menganggap, Permenhut ini adalah peluang keterlibatan masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan terhadap kayu-kayu illegal. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Mari kita melihat sedikit lebih dalam dan menganalisa secara awam Permenhut tersebut dalam kacamata yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Pertama menurut Isal, dalam Permenhut itu tidak ada kewajiban bagi pemerintah dan Lembaga Penilai (LP)/Verifikasi Independen (VI) untuk memublikasikan proses verivikasi yg akan dilakukan. ”Alurnya menjadi tertutup antara pihak yang diverifikasi, LP-VI dan Departemen Kehutanan,” ujarnya.

Kemudian monitoring yang dilakukan oleh masyarakat sipil akan terhambat. Hal ini disebabkan pelaksanaan verifikasi yang tidak transparan serta rentang waktu yang diberikan untuk mengajukan komplain sangat terbatas. Yakni 20 hari semenjak terbitnya sertifikat. Sehingga, lanjut dia, jika ada komplain yang dilaporkan di atas 20 hari maka tidak akan berguna lagi. Apalagi sampai bertahun-tahun. ”Tidak ada pasal dalam Permenhut tersebut yang mengatur tentang pengajuan keberatan terhadap sertifikat jika terdapat pelanggaran dalam kurun waktu tiga tahun atau lebih,” ujar Isal.

Kredibilitas LP/VI juga dipertanyakan. Ironis, sebab tidak ada kontrol internal dalam sistem ini. LP/VI yang menilai sekaligus menerbitkan sertifikat, juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan keberatan sendiri pula. Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh LP/VI tidak diwajibkan untuk di-share kepada publik. Hanya dilaporkan kembali kepada pemegang izin.

Kompetensi KAN (Komite Akreditasi Nasional) juga diragukan dalam melakukan akreditasi lembaga verivikasi legalitas kayu. Sampai saat ini belum ada pedoman dan ketentuan bagi KAN untuk verivikasi independen dalam sektor kehutanan. Waktu 42 minggu (terhitung semenjak Permenhut dikeluarkan) dalam proses akreditasi berdampak pada ketidakmungkinan ada lembaga verifikasi independen yang telah selesai dalam menjalani akreditasi independen sebelum Permenhut ini diberlakukan.

Selanjutnya, tidak ada penjelasan tentang mekanisme penyelesaian keberatan dalam Permenhut ini yang menyangkut soal prosedur keberatan di daerah. Permenhut ini juga tidak mengatur tentang kelembagaan yang melaksanakan pada tingkat daerah, khususnya tingkat kabupaten/kota. Padahal ini sangatlah penting termasuk pelaksana penilaian thd PHPL dan verifikasi legalitas kayu di tingkat daerah. Apalagi kerjasama dengan institusi bea cukai dan kepolisian juga tidak ada. Padahal dua lembaga ini sangat penting kaitannya dengan legalitas.

Isal juga menemukan kerancuan antara penilai PHPL dan VLK. Dalam Permenhut ini pemegang usaha dapat memilih salah satu di antara PHPL dan VLK. Tetapi pada kenyatannnya, dua mekanisme tadi bersifat mandatory atau wajib. Jadi ada ketidak konsistenan. Padahal perlu dijelaskan hubungan antar kedua mekanisme ini (PHPL dan VLK).

Terakhir yang juga amat penting, bagaimana dengan hutan adat dan hutan desa yang tidak ada standar verfikasi legalitasnya di dalam lampiran hutan negara, yang dikelola oleh masyarakat. Terlepas dari pro kontra isu itu, menurut Isal, definisi keadilan dari illegal logging, adalah bagaimana keterlibatan civil society dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap hutan. Khususnya yang menyangkut legalitas kayu. (sn)

 

 

Check Also

BNNK BALIKPAPAN PERINGATI HANI 2018

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Setelah tertunda, pelaksanaan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2018 ru bisa dilaksanakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.