Home » Gerbang Polri » Menjabat Kapolres Terlalu Lama Cenderung Kolusi
Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane

Menjabat Kapolres Terlalu Lama Cenderung Kolusi

USULAN Menteri Dalam Negeri agar masa jabatan Kapolres maksimal dua tahun adalah sebuah kritikan tajam dari unsur pemerintah terhadap institusi kepolisian, yang perlu dicermati elit Polri.

Sebab dalam kritikan itu ada keluhan bahwa kapolres yang terlalu lama menjabat cenderung berkolusi dengan berbagai pihak, terutama kepala daerah.

Ind Police Watch (IPW) menilai, Polri harus menerima kritikan itu dengan lapang dada dan segera menata serta mengubah pola pengawasan serta evaluasi terhadap para kapolres.

Usulan Mendagri agar kapolres menjabat tak lama (2 thn saja) sebenarnya itu yang terjadi selama ini.

Dua tahun menjabat sebagai batas maksimal sudah berlangsung selama ini. Bahkan ada kapolres yg hanya menjabat 3 bulan atau 6 bulan sudah dimutasi ke jabatan yg lebih empuk lagi.

Soal masa jabatan itu memang penting. Tapi lebih penting lagi adalah  menempatkan seorang elit Polri harus berdasarkan kualitas, kapasitas dan integritas serta memaksimalkan hasil assesmen selama ini.

Bukan hanya berdasarkan faktor kedekatan atau berdasarkan suka atau tidak suka. Setelah itu atasan mengawasi dan mengevaluasi kapolres tersebut  secara rutin.

Kapolres yang tidak peduli dengan wilayahnya, tidak peduli dengan dinamika masyarakat, tidak inovatif dan tidak profesional hrs segera dicopot. Tidak perlu menunggu 2 tahun. Bila perlu hanya 1 bulan jika kapolres tersebut brengsek harus dicopot.

Bulan lalu Kapolri sudah mewanti wanti, kapolres yg tidak mampu mengantisipasi kejahatan jalanan dan premanisme di wilayah tugasnya akan dicopot.

Ini sebuah peringatan agar kapolres bekerja secara profesional sebagai pelindung masyarakat. Peringatan ini harus dibarengi dengan tindakan tegas jika masih ada kapolres yg tidak becus dalam bekerja.

Kekhawatiran Mendagri, jika terlalu lama menjadi kapolres akan tercipta kedekatan, dan ketika ada kasus karena dekat menjadi segan menindak, hal ini menjadi penting untuk diperhatikan atasan.

Disinilah fungsi pengawasan dan evaluasi rutin dari atasan sangat diperlukan. Tentunya peran masyarakat juga diperlukan untuk mengawasi kinerja kapolres dan polisi umumnya. Toh media sosial sudah berkembang dan masyarakat bisa menggunakannya untuk mengawasi kinerja kapolres dan polisi umumnya.

Hanya saja seorang kapolres harus dekat dengan semua pihak agar tugas-tugasnya sebagai penjaga keamanan bisa berjalan maksimal.

Namun dalam membangun kedekatan tersebut seorang kapolres harus profesional, proporsional dan independen.

Jika ada pihak yg melakukan pelanggaran hukum, kapolres tersebut harus menindak dan mengusutnya meskipun tersangka sangat dekat dengan sang kapolres.

Agar peran kapolres maksimal dlm menjalankan tugas profesionalnya tentu masyarakat hrs maksimal melakukan pengawasan. Jadikan media sosial sbg instrumen pengawasan agar atasan para kapolres bisa mengevaluasi dan menindak para kapolres yang brengsek.

Neta S Pane
Ketua Presidium Ind Police Watch

Check Also

Polda Kaltim Ungkap 38 Kasus Korupsi

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Sepanjang tahun 2017 lalu, Polda Kalimantan Timur (Kaltim), berhasil mengungkap 38 kasus korupsi. Kasus ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *