Home » GerbangNews » Panwaslu PPU Bantah Tuduhan tak Professional

Panwaslu PPU Bantah Tuduhan tak Professional

Balikpapan, gerbangkaltim.com,- Komisioner Panwaslu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membantah keras semua tundingan yang disampaikan pihak pengadu, dalam hal ini Rokhman Wahyudi, Ketua Tim Advokasi pasangan nomor urut dua calon bupati (cabup) Andi Harahap dan Fadly Imawan yang menyatakan Panwaslu tidak bekerja secara professional.

Untuk masalah sembako misalnya, Panwaslu tidak menemukan adanya unsur pelanggaran pilkada ataupun pidana dalam kasus tersebut, karena yang membagikan warga setempat bukan tim ses paslon.

Sedangkan untuk kasus pembagian nasi bungkus, Panwaslu sudah meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan dan mengenai tersangka yang berubah dari isteri paslon ke sopirnya, bukan kewenangan Panwas, tapi kewenangan kepolisian selaku penyidik.

Ketua Panwas PPU  Daud Yusuf mengatakan, dalam sebuah ketupusan tentu ada yang tidak puas, makanya ada yang membawa kasus ini ke DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) terkiat bahasan mengenai dugaan pembagian sembako dan nasi bungkus yang berisi stiker anjuran memilih paslon tertentu.

Daud menegaskan,  tugas Panwaslu Kabupaten PPU sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, sehingga pihaknya meminta DKPP untuk menentukan keputusan yang seadil-adilnya dalam kasus ini.

Sebelumnya, DKPP RI menyidangkan Komisoner Panwaslu Kabupaten PPU di Kantor Panwaslu Balikpapan. Persidangan ini  sesuai dengan laporan dari pengadu Rokhman Wahyudi. Sidang kode etik  ini membahas adanya dugaan politik uang dari salah satu paslon Bupati Penajam Paser Utara dengan membagikan paket sembako dan nasi bungkus.

Sebagai pengadu,  rokhman wahyudi membawa 6 saksi. Sedangkan terlapor adalah Ketua Panwaslu Kabupaten PPU, Ketua Panwas PPU Daud Yusuf dan anggota Komisioner, Edwin.

Sidang dipimpin langsung Ketua Majelis Kehormatan yang juga anggota Komisioner Bawaslu RI, Alfirta Salam dengan anggota masing-masing Ketua KPU Kaltim  M Taufik, Ketua Bawaslu Kaltim  Syaiful Bahtiar  dan tokoh masyarakat Profesor Saroso. Dalam persidangan, majelis memintai keterangan kedua pihak, baik pengadu maupun teradu untuk diteliti dan plenokan pengambilan keputusannya.

Pengadu mengaku sangat kecewa dan menilai Panwaslu tidak bekerja secara professional, karena menangani kasus pembagian sembako dan nasi bungkus berlogo stiker paslon.

Sementara itu, Ketua Majelis Dkpp Sidang Kode Etik/  Alfitra Salam menjelaskan,  pihaknya akan memproses atas laporan mengenai dugaan pembagian sembako dan nasi bungkus akan diproses.

Hasil putusannya, kata salam, tergantung rapat peleno.  Kemungkinan paling lama dalam 40 hari ke depan sudah ada putusannya. Sanksi terberat dalam kasus ini adalah pemberhentian terhadap komisioner. (hm)

Check Also

Rusmadi, “Saya Malu Samarinda Banjir”

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Soal banjir yang makin dikeluhkan masyarakat Kota Samarinda,  Rusmadi menceritakan pengalamannya, bahwa jika …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *