Home » GerbangNews » Paser Bentuk Satuan Tugas Saber Pungli
Kapolres Paser AKBP Hendra Kurniawan bersama Asisten III Bidang Kesra Setda Paser Asmuni Samad saat memimpin rapat pembentukan Satgas Saber Pungli di Kantor Bupati Paser, Rabu (16/11).

Paser Bentuk Satuan Tugas Saber Pungli

Tanah Grogot (GERBANGKALTIM.Com) Pemerintah Kabupaten Paser menggelar rapat pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Sapu Bersih Pungli di Kantor Bupati Paser, Rabu (16/11).

Hadir pada acara tersebut Kapolres Paser Ajun Komisari Besar Polisi Hendra Kurniawan, Asisten III Bidang Kesra Asmuni Samad, perwakilan TNI Angkatan Laut, Syahbandar, dan Kepala SKPD setempat.

“Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016, Pemerintah Daerah diharuskan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli,” kata Kapolres Paser Ajun Komisari Brear Polisi Hendra Kurniawan.

Sasaran Satgas Saber Pungli ini kata Hendra yakni semua pelayanan masyarakat di setiap institusi baik itu Pemerintah Daerah (Pemda), Polri, maupun TNI.

“Satgas ini mempunyai beberapa fungsi seperti fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi,” ucapnya.
Pada level Kabupaten untuk tahap awal kata Hendra, Satgas akan lebih mengedepankan upaya preventif dan koordinatif.

“Sembari sosialisasi, untuk tahap awal satgas akan melakukan tindakan preventif bila mendapatkan seseorang yang melakukan pungli di instansi terkait,” tutur Hendra.

Artinya kata Hendra, apabila Satgas menemukan adanya fakta hukum bahwa telah terjadi pungutan liar, maka tindakan awal adalah memberitahukan instansi terkait untuk ditindak lebih lanjut.

“Misalnya jika ada pungli di Pemerintah atau SKPD, tindakan awal adalah menyerahkan kepada inspektorat untuk menindaklanjutinya,” kata Hendra.

“Namun bila peringatan pertama tidak diindahkan dan terjadi pungli kedua kalinya, maka Satgas akan menindak pelaku secara hukum,” imbuh Hendra.

Saat ini, lanjut Hendra, draft tugas dan fungsi Satgas sedang disusun oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Paser.

“Setelah draft terbentuk, maka Satgas Saber Pungli akan dilantik dan bisa melaksanakan tugasnya,” ujar Hendra.

Pejabat yang melakukan pungli dalam tugasnya melayani masyarakat, dikenakan pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana paling lama Sembilan tahun, kata Hendra.(Jya)

Check Also

Banjir Samarinda Ada Solusinya

#KaloRusmadiGubernurnya Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Rusmadi Wongso, mantan Kepala Bappeda, Sekdaprov Kaltim menjelang fajar menyingsing pemerintahannya di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.