Home » Parlementaria » DPRD Balikpapan » Pembenahan Aset Masih Jadi Sorotan Dewan Dalam LPJ APBD Walikota 2014

Pembenahan Aset Masih Jadi Sorotan Dewan Dalam LPJ APBD Walikota 2014

Balikpapan, GERBANGKALTIM.com—DPRD kota meminta pemerintah kota melakukan pembenahan aset lebih baik terkait dengan laporan hasilpertanggungjawaban APBD 2014 yang telah diaudit BPK RI.Walikota Jumat pagi menyampaikan nota penjelasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014.

Ketua DPRD kota Abdulloh mengatakan tindaklanjuti dari LHP APBD 2014, DPRD kota akan membentuk panja atau  sebagaimana diatur dalam PP.

“Ada penekanan pada hasil audit BPRI atas APBD 2014 ini adalah masalah aset. Kita sudah bentuk panja DPRD soal LHP 2014 dan sudah mulai berjalan,”ujarnya, Jumat (26/62015).

Menurut pembenahan aset ini penting baik yang sudah terkodumentasi maupun yang belum terdata seperti kepemilikan lahan namun belum ada sertifikatnya.  “kemudian juga soal aset yang sudah dibeli tapi belum tuntas seperti lahan stadion. Ada beberapa masalah yang belum dituntas.dan kami lagi kejar itu untuk dituntaskan,” tandasnya.

Meski demikian kata Abdulloh, pengelolaan aset kota pada tahun 2014 ini tidak ada temuan yang menjadi perhatian BPK atau DPRD dan merugikan daerah.

“ Yang sekarnag ini hanya catatan kecil karena itu DPRD dan pemerintah bersama-sama menuntaskan persoalan aset ini. beda kalau itu temuan sepertidulu aset KFC yang didalam ada kerugian negera,”jelasnya.

Dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 yang telah diaudit BPK RI,pemkot mendapatkan WTP untuk kedua kalinya. Laporan Pertanggungjawaban pelaksaan APBD  2014 disampaikan walikota Rizal Effendi pada Jumat pagi kemarin.

Walikota juga menyebutkan per31 Desember 2014 total aset pemerintah kota sebesar Rp8,12 trilyun. “Terdiri dari aset lancer Rp1,07 trilyun, investasijangka panjang Rp476 miliar,  aset tetap sebesar Rp6,29 trilyun dan aset lainya Rp285 miliar,” rinci Rizal.

Dalam audit itu, BPK RI meminta agar pemkot memperbaiki kualitas laporan keuangan dengan memperhatikan sejumlah hal seperti diantaranya. “ Pemkot dimintamenyusun peraturan pelaksana retribusi jasa umum yang didalamnya memuat atata cara perhitungan retribusi menara,” kata Rizal.

Selain SKPD diminta untukmeningkatkan pengendalian dan pengawasan dalampenetapan penatausahaan penerimaan dan piutang. “ terkait pengelolaan dana hibah diminta untuk lebih tertib dalam melekukan verifikasi persyaratan penerima hibah,” ujarnya.

Bagi seluruh kepala SKPD juga diminta untuk pengendalian, pengawasan dan inventarisasi dalamhal pengelolaanbarang milikdaerah. “ dan menjalankan pengawasan internal atas pelaksaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”tukas Rizal. (rif-Gk)

Check Also

Kodam VI/Mlw Tambah 12 Pos di Perbatasan

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Kodam VI/Mulawarman akan menambah 12 pos dari 40 perbatasan yang sudah ada di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.