Home » Uncategorized » Pemberdayaan Masyarakat tak Sekadar Cuap-cuap
Akademisi bidang lingkungan Thomas Hutauruk.

Pemberdayaan Masyarakat tak Sekadar Cuap-cuap

Samarinda, GERBANGKALTIM.COM,- Dasacita yang tertuang dalam “Kaltim Bermartabat” menarik perhatian para pakar, praktisi, dan kalangan akademisi lokal. Satu persatu program kerja calon gubernur (cagub) Kalimantan Timur (Kaltim) Rusmadi Wongso dan calon wakil gubernur (cawagub) Irjen Pol (Purn) Safaruddin, ditelisik habis-habisan untuk mencari jawaban, sejauh mana logic program and realistic work ini terjadi.

Menurut akademisi bidang lingkungan Thomas Hutauruk, konsepsi “Kaltim Bermartabat”  yang didesain untuk menjawab tantangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 5 tahun mendatang patut ditunggu. Sebab, dalam sejumlah kesempatan, Thomas mengutip pernyataan Rusmadi dan Safaruddin yang menjamin pemberdayaan masyarakat tak sekadar cuap-cuap.

Sebelumnya, Prof Bernatal Saragih melansir analisis program “Kaltim Bermartabat” yang dianggap masuk akal dan bisa diimplementasikan. Kali ini, pandangan optimis muncul dari Thomas Hutauruk, akademisi bidang lingkungan.

Thomas, kandidat Doktor Ilmu Kehutanan ini, mengaku telah menganalisa program kerja semua paslon di Pilgub Kaltim yang bersinggungan dengan lingkungan. “Kaltim Bermartabat”, ucapnya, punya sense berbeda.  Sebab, langkah penyelamatan lingkungan dibarengi dengan penyelamatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Dasar pemikiran ini unik, menurut saya. Misalnya, ada lahan yang rusak, kemudian dipulihkan seperti sedia kala. Tapi tidak lantas kemudian clear. Next step adalah memberdayakan lahan itu menjadi sumber pencarian baru bagi masyarakat. Ini kan namanya menyelamatkan masyarakat,” urainya dalam wawancara dengan wartawan, Rabu (23/5/2018).

“Kalau cermat, masyarakat bisa mengetahui bahwa program “Kaltim Bermartabat” diimplementasikan untuk mengurangi  presure di APBD dan sebaliknya menjadi potensi memberikan kontribusi  dan income baru di APBD,” katanya.

“Pola ini tentu baru di Kaltim, karena nyaris semua program kerja bertumpu pada APBD, kecuali program mereka (Rusmadi-Safaruddin, Red.),” tambah Thomas. Selain itu pula, menilik eksistensi pelbagai perusahaan yang telah beroperasi di Kaltim selama puluhan tahun, Rusmadi-Safaruddin dianggap cermat dalam membangun satu persepsi tentang pembangunan  Kaltim.

“Selama ini pemerintah dan perusahaan sering tidak sejalan. Penggunaan CSR contohnya, kadang tidak selalu botton up. Dalam konsep dasar CSR, saya melihat Pak Rusmadi dan Pak Safaruddin ingin memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat, bukan keinginan masyarakat,” ulasnya.

Secara konseptual, ujar Thomas, muara dari “Kaltim Bermartabat” adalah pemberdayaan maksimal di tingkat grassroot.

ISU LINGKUNGAN

Selain tema ‘pemberdayaan masyarakat’, tema yang membahas isu lingkungan di dalam “Kaltim Bermartabat” juga patut dikritisi. Thomas Hutauruk, pakar lingkungan Kaltim menyebut, isu lingkungan menjadi satu dari sekian banyak problem Kaltim hari ini. Kerusakan akibat konsesi pascatambang –contohnya– di pelbagai kabupaten/kota, berbanding lurus dengan kondisi terkini di ibukota Kaltim –Samarinda.

Mengutip dari data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim yang dilansir di laman resmi Mongabay, dari 1.400 IUP yang ada di Kaltim sekitar 1.205 IUP tidak membayar iuran tetap dan royalti kepada negara, hingga merugikan negara sebesar Rp335 miliar. “Sejak 2014, ada 232 lubang tambang menganga di Samarinda,” kata Thomas.

Lantas, bagaimana dengan kondisi hutan Kalimantan secara umum? World Wildlife Fund (WWF) dalam laporan tahunannya, menyebut hutan Kalimantan bakal menyusut sebanyak 75 persen pada 2020 jika laju deforestasi tidak dihentikan.

Bahkan, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), World Wildlife Fund, memprediksi Kalimantan akan kehilangan 75 persen luas wilayah hutannya pada 2020 menyusul tingginya laju deforestasi. Hal itu diungkapkan dalam laporan tahunan mengenai situasi lingkungan di Kalimantan yang dipublikasikan WWF Indonesia dan Malaysia.

Dari sekitar 74 juta hektar hutan yang dimiliki Kalimantan, hanya 71 persen yang tersisa pada 2005. Sementara jumlahnya pada 2015 menyusut menjadi 55 persen. Jika laju penebangan hutan tidak berubah, Kalimantan diyakini akan kehilangan 6 juta hektar hutan hingga 2020, artinya hanya kurang dari sepertiga luas hutan yang tersisa.

Thomas Hutahuruk berpandangan, Gubernur Kaltim mendatang harus dilihat kecakapannya dalam menjaga lingkungan.  Untuk mengetahui kandidat yang mana menaruh komitmen tinggi terhadap lingkungan, harus dilihat dari program yang ditawarkan.

Dia melihat hanya Kaltim Bermartabat yang punya ruh penyelamatan lingkungan. Walaupun harus menerima investor mancanegara untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi ada persyaratannya; yakni pro lingkungan.

“Saya sudah simak baik-baik rencana program kerja mereka. Saya pikir, pak Rusmadi dan pak Safaruddin ingin melakukan akselerasi untuk perbaikan lingkungan di Kaltim dengan melibatkan investor. Syarat yang diajukan bisa dibilang ‘nekat’ tapi terukur dan realistis, mereka harus mendukung perbaikan lingkungan sebagai bagian membangun Kaltim,” tutur Thomas.

“Bagi saya apa yang tertuang dalam Kaltim Bermartabat itu punya benang merah dengan upaya para aktivis lingkungan. Pak Rusmadi dan pak Safaruddin dalam beberapa kesmepatan menyatakan akan memperluas lahan pertanian kita. Komitmen ini perlu dikawal bersama,” paparnya.

Lebih jauh, Thomas menyatakan, point penting dalam rencana program itu adalah ketegasan dalam menjalankan regulasi. Mereka yang masuk daftar hitam –perusahaan yang pernah memiliki kasus dan melanggar aturan– tak akan mendapat tempat beroperasi di Kaltim. “Komitmen itu tentu harus direspon positif,” sebutnya. #4trs

Check Also

Kapolri dan Panglima TNI Safari Ramadan ke Kaltim

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian melakukan Safari …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.