Home » Parlementaria » DPRD Balikpapan » Penetapan Perda APBD Balikpapan 2016 Tunggu Setelah Pilkada Serentak

Penetapan Perda APBD Balikpapan 2016 Tunggu Setelah Pilkada Serentak

Balikpapan, GERBANGKALTIM.com,— Pembahasan perda yang  termasuk penetapan APBD 2016 yang tinggal menunggu evaluasi gubernur akan dilakukan setelah pencoblosan 9 Desember 2015 mendatang. Hal ini terkait hasil konfirmasi dari pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri, bahwa SK walikota Rizal Effendi akan aktif sampai 5 Mei 2016 mendatang.

“ Tadinya sebelum 9 Desember kami sudah tetapkan tapi hasil diskusi untuk Balikpapan kemungkinan pelantikan walikota baru sekitar bulan Mei  2016 sehingga untuk penetapan APBD maupun perda yang belum ditetapkan jadi ngak masalah dan tidak terburu-buru,” kata Ketua DPRD Abdulloh usai memimpin rapat paripurna, Senin (7/12/2015)

Dalam rapat paripurna tersebut dengan agenda mendengarkan jawaban Walikota atas pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai lima raperda yakni Raperda kesehatan Ibu, bayi baru lahir dan anak, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal, Raperda izin gangguan dan raperda pengelolaan sampah rumah tangga, dan sampaj sejenis rumah tangga. Dalam rapat paripurna ini, hadir walikota Rizal Effendi didampingi Wakil Walkota Heru Bambang.

DPRD dan pemkot kata Abdulloh, masih menunggu evaluasi gubernur atas persetujuan APBD 2016 yang disepakati Rp3,1 triliun. “ Kami masih menunggu gubernur. Penetapan setelah pencoblosan tidak masalah bagi Balikpapan karena masih panjang,” katanya.

Menyinggung hasil kerja DPRD yang tahun 2015 sampai Desember pekan pertama baru delapan perda yang disahkan, Abdulloh mengaku pekerjaan rumah yang dtetapkan sebanyak 12 perda. “ada tiga prolegda yang kita tunda, yakni perda Pendidikan, KSTR, Zonasi pesisir dan bangunan gedung. Bangunan gedung ktia tunda akrena RDTR belum ada, begitupula RTRW provinsi belum ditetapkan,” ungkapnya.

Sampai akhir tahun ini, Abdulloh berharap bisa menuntaskan dua perda yang belum ditetapkan seperti perda KSTR dan Perda pendidikan dan Zonasi.” Sebenarnya kalau itu tidak ada masalah, besok pun sudah bisa kita tetapkan,” tandasanya.

Delapan perda yang dihasilkan DPRD dan pemkot lanjut Abdulloh jika dijalankan dan diimplementasikanndengan benar itu sudah luar biasa. “ Buat apa banyak perda tapi mandul. Jadi tolak ukur (kinerja ) bukan hanya perda tapi banyak seperti pengawasan, system penganggaran, legislasi. Kan tiga fungsi kita punya. Ngak bisa hanya melihat kinerja satu fungsi saja,” tukasnya. (rif-gk)

Check Also

Kodam VI/Mlw Tambah 12 Pos di Perbatasan

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Kodam VI/Mulawarman akan menambah 12 pos dari 40 perbatasan yang sudah ada di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.