Home » Gerbang Business » Pengusaha Kaltim Protes ke Direktur Pajak
Ketua Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo (foto: inibalikpapan.com)

Pengusaha Kaltim Protes ke Direktur Pajak

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Dinilai banyaknya pengusaha luar yang memiliki usaha di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan membayar pajaknya di Jakarta, membuat pengusaha lokal yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim memprotes keras Direktur Dirjen (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Pengusaha Kaltim yang tergabung dalam Apindo serta Kadin Kaltim Direktur Pajak Ken Dwijugiasteadi, terjadi saat berlangsung dialog perpajakan bersama dengan Direktur Jenderal Pajak, belum lama ini.

Bedasarkan data Dirjen Pajak, Kaltim  dan tiga provinsi lainnya di Kalimatan, tercatat hanya menyumbang 33,3 triliun rupiah. Sedangkan bagi hasilnya mencapai 73,7 triliun rupiah.

Menurut para pengusaha lokal Kalimantan, kondisi ini terjadi akibat banyaknya pengusaha luar yang memiliki usaha di Kaltim, namun membayar pajaknya di Jakarta. Sehingga, tidak tercatat sebagai pemasukan pajak di daerah.

Sementara itu, Ketua Apindo Kaltim, M Slamet Brotosiswoyo mengatakan, pengusaha di Kalimantan, khususnya Kaltim, merasa disudutkan terkait pendapatan perpajakan di Kalimantan yang nilainya sangat rendah. Padahal, jika dilihat dari sumber daya alam yang luar biasa ini, maka tidak mungkin pendapatan perpajakan begitu sangat rendah.

Terkait dengan protes dan penjelasan itu, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menanggapi. Jelasnya, pembayaran pajak yang dilakukan di Jakarta, karena sesuai permintaan wajib pajak saja. Menurut Ken, sebenarnya bisa dilakukan pembayaran di daerah.

Ken menambahkan, untuk membuat aturan pembyaran pajak di lokasi obyek pajak ini tidak perlu peraturan menteri, tapi hanya cukup keputusan dirjen saja, tapi memang harus ada permintaan dari daerah.

DIMINTA TIDAK KHAWATIR

Ken Dwijugiasteadi menghimbau, agar masyarakat, terutama pengusaha tidak khawatir dengan undang-undang keterbukaan informasi, dimana Ditjen Pajak memiliki akses terhadap data rekening nasabah.

Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kini bisa mengintip rekening wajib pajak (WP).

Aturan ini menimbulkan pro dan kontra di masyakarat, khususnya para pengusaha yang khawatir akan ada penyalahgunaan atas informasi yang diintip.

Mengetahui hal tersebut, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi pun menjawab dengan berupaya meredam kekhawatiran tersebut.  ken menegaskan, bahwa rekening yang bisa diintip hanya di periode akhir tahun dan harus memenuhi prosedur tertentu. sehingga tidak mungkin digunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti pengusaha.

“Upaya ini merupakan bentuk reformasi perpajakan untuk mendoorng peningkatan pendapatan negara dari pajak. UU Perpajakan telah dijalankan dengan rasa keadilan,  dimana tidak semua hal dikenakan pajak,” jelas Ken.

Check Also

Pertamina Ambilalih Vico dan Chevron

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- PT Pertamina (Pesero) dalam waktu dekat segera mengambil alih blok blok Sanga – …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *