Home » Info Today » Perubahan Dana Perjalanan Dinas 2016 Menunggu Persetujuan Jokowi
Kawasan jalan di Balikpapan yang bebas reklame rokok.(foto: dok-Gk3)

Perubahan Dana Perjalanan Dinas 2016 Menunggu Persetujuan Jokowi

Balikpapan, GERBANGKALTIM.com — Anggota DPRD dan PNS diseluruh Indonesia harap-harap cemas menanti keputusan presiden menyangkut juknis perjalanan dinas 2016 yang kini diusulkan oleh Kemendagri.

Kementerian dalam negeri sendiri sudah menyetujui perubahan angka besaran perjalanan dinas anggota DPRD dan PNS sehingga penyusunan anggaran dapat mengacu pada APBD 2009 dengan memperhatika factor kemampuan keuangan daerah.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD kota Abdullah saat rapat kerja DPRD belum lama ini. Menurutnya menteri Dalam negeri sudah mengeluarkan Permendagri 52 tahun 2015 namun tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi

“Kami lagi berjuang keras bagi PNS dan anggota khussunya khusus PNS yang jumlah lebih besar ada 6000, yang perjalanan dinas hanya 120 ribu perhari. Alhamdulillah ada titik temu. Memang belum ada juknis dari Pemendagri 52 2015 tapi hasil pertemuan dengan Adeksi bahwa juknis untuk perjalanan dinas di 2016 sudah ditandatangi oleh menteri dalam negeri tinggal mempresentasikan dihadapan presiden,” terang Abdulloh belum lama ini.

Persoalan ini kata Abdulloh dibahas pula dan menjadi agenda utama Asosiasi DPRD kota seluruh Indonesia (Adeksi) yang menggelar pertemuan pada pekan II Oktober lalu.

“Setelah dipresentasikan tinggal tunggu presiden. Kalau presiden setuju berarti juknis turun kalau tidak disetujui juknis juga turun,” ujarnya.

Perubahan besaran perjalan dinas ini juga terjadi di kementerian dan lembaga-lembaga Negara dengan lahirnya Permenkeu 65. Menurut Abdulloh, kabar ini jadi perbincangan hangat dikalangan Adeksi.

“Jadi ngak usah khawatir mudah-mudahan ada perubahan nasib baik. Tapi yang bingung sppd kecil saja masih mau berangkat apalagi besar itulah kehebatan teman-teman dprd dan pns kita. Pengabdian luar biasa,”ulasnya sambil tertawa.

Untuk itu, Abdulloh mengatakan bagi PNS atau SKPD dapat menyusun anggaran perjalanan dinas dengan acuan APBD 2009.

“Manakala juknis itu turun kita tidak perlu kutak katik KUAPPAS karena KUAPPAS sudah ditetapkan tidak bisa lagi dirubah. Dipersiapkan saja dengan acuan 2009 yakni permendagri 37. Kita lihat saja sesuai kemampuan anggaran kita,” tandasnya.

Pada tahun ini, acuan masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 53 tahun 2014 yakn anggaran perjalanan dinas dibuat seragam. Besaran perjalanan dinas bagi pejabat daerah sebesar Rp400 ribu-500 ribu/hari sedangkan PNS hanya Rp120 ribu. Kondisi menyulitkan untuk mengangkat kinerja DPRD dan PNS. Jika disetujui presiden, dana perjalanan dinas anggota DPRD perhari bisa kantongi Rp1,2 juta-Rp1,5 juta. Diharapkan kenaikan uang saku 2016 mendatang akan lebih mengefektifkan kinerja anggota dewan. (rif-Gk)

Check Also

Manggar Jadi Perkebunan dan Beternak

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Calon wakil gubernur (cawagub) Kalimantan Timur (Kaltim) Safaruddin memprediksi, kawasan Manggar, Balikpapan Timur, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *