Home » GerbangNews » Polisi Jaga Harga Pangan
Presiden Jokowi ketika diwawancarai wartawan soal pangan. (foto: Sekretariat Kabinet)

Polisi Jaga Harga Pangan

MUNGKIN aneh bagi kebanyakan orang, Polisi menjaga harga pangan. Dalam benak mereka timbul pertanyaan, apa yang ingin dijaga, bahaya apa yang ditimbulkan, ancaman apa yang dihadapi dan kondisi apa yang sedang terjadi. Yang mereka tahu, Polisi menangkap penjahat, Polisi menangkap jambret, Polisi menilang pelanggar lalu lintas, Polisi menyeberangkan orang dan lain-lain.

Mereka juga tahu selama ini sudah tugas Pemerintah yang mengatur dan menjaga harga bahan pangan yang dijual para pedagang. Bila terjadi kenaikan atau lonjakan harga pangan, maka Pemerintah akan melakukan “Operasi Pasar” yang dilakukan oleh Bulog untuk meredam gejolak harga.

Operasi Pasar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau kerjasama pemerintah dengan lembaga usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang yang dilakukan dengan cara droping atau injeksi untuk meningkatkan suplai melalui pedagang swasta, BUMN atau langsung ke pedagang eceran pada waktu harga meningkat.

Dalam arti lebih luas, Operasi Pasar berfungsi untuk meredam gejolak harga, dengan melakukan penjualan pada saat harga pasar naik dan melakukan pembelian pada saat harga menurun. Operasi Pasar terutama dilakukan terhadap barang yang mempunyai nilai strategis, seperti beras, garam, minyak goreng, bawang merah dan lain-lain. Tindakan ini biasanya dilakukan pada waktu gejala kekosongan suplai barang mulai terlihat dan disebut sebagai tindakan preventif atau dapat juga dilakukan pada waktu terjadinya kenaikan harga.

 

Kapolda Kaltim sidak harga pangan di Pasar Pagi, Samarinda. (foto: poldakaltim.com)

Sekitar akhir Juli dan awal Agustus 2017 lalu terjadi kelangkaan garam di kota Balikpapan yang mengakibatkan kenaikan harga. Lita, salah satu pedagang bumbu masakan dan sembako di Pasar Klandasan mengatakan biasanya dia menyiapkan berbagai garam dari berbagai merek dan kualitas namun dalam sepekan ini hanya beberapa merek dan harga yang ditawarkan ke pembeli naik dari biasanya. Ibu Dona, pemilik warung makan di Balikpapan Permai, juga mengatakan biasanya membeli garam harganya 13 ribu per kg naik menjadi 20 ribu per kg. Hal ini diakibatkan penjual tidak mendapatkan pasokan garam seperti biasanya, seminggu sekali. Saat ditanya, distributor mengatakan tidak mendapatkan garam seperti biasanya dari Produsen.

Visi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla adalah Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misinya adalah :

  1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
  2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum
  3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
  4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
  5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
  6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
  7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Dengan menjalankan konsep “Trisakti”, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menawarkan solusi untuk membawa kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik dengan menggerakkan semangat gotong royong demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi serta kepribadian dalam kebudayaan. Pemerintahan ini juga dikenal 9 program prioritas atau NAWACITA, yaitu :

  1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara
  2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
  3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
  4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan Reformasi Sistem dan penegakan hukum yang bebas Korupsi, bermartabat dan terpercaya
  5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
  6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
  7. Mewujudkan kemandirian Ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa
  9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat Restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga

Negara telah memiliki beberapa instrumen hukum untuk ‘mengejar’ pelaku usaha yang melakukan penyimpanan dan penimbunan bahan pangan. Instrumen hukum tersebut ialah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Di dalam ketentuan Pasal 53 UU Pangan diatur bahwa Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian juga dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan diatur bahwa Pelaku Usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Sanksi yang ditentukan oleh undang-undang tersebut meliputi sanksi pidana dan sanksi administratif (berupa denda, penghentian kegiatan produksi atau peredaran, dan pencabutan izin). Sanksi pidana diberikan apabila Pelaku Usaha melanggar ketentuan dalam Pasal 133 UU Pangan dan Pasal 107 UU Perdagangan. Apabila Pelaku Usaha Pangan melanggar ketentuan Pasal 133 UU Pangan, maka Pelaku Usaha Pangan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Sedangkan, apabila Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 107 UU Perdagangan, maka Pelaku Usaha diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Kemudian, siapa yang akan menjalankan dan menerapkan aturan hukum tersebu ? Sebagaimana NAWACITA yang pertama, Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara melalui institusi Polisi. Sesuai pasal 13 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, tugas Polisi adalah :

  1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
  2. Menegakkan hukum
  3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan di Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin beberapa kali melakukan inspeksi mendadak langsung ke pasar tradisional yang ada di kota Samarinda, Balikpapan, Tenggarong dan lain-lain untuk menjamin ketersediaan bahan pangan di tengah masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan pengelolaan 3 (tiga) faktor dominan Ekonomi dalam suatu Negara yang bertujuan :

  1. Mengendalikan tingkat inflasi
  2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
  3. Mengurangi pengangguran

(tri widodo*)

Jurnalis tinggal di Balikpapan

Check Also

Kebakaran di Padat Karya Hanguskan Enam Kontrakan

Tana Paser, GERBANGKALTIM.COM – Kebakaran pada Kamis (21/6) subuh menghanguskan enam kontrakan di Jalan Sultan Iskandar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.