Home » GerbangOpini » Polisi Turun ke Pasar, Inflasi Terjaga
Kapolda Kaltim ketika berdialog dengan penjual beras di Pasar Pandan Sari, Balikpapan. (foto: poldakaltim.com)

Polisi Turun ke Pasar, Inflasi Terjaga

CAPAIAN inflasi periode Lebaran 2017 atau Juni 2017 yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional mencapai 0,69 persen. Angka inflasi ini lebih terkendali dan yang lebih “menggembirakan”, ternyata bukan disebabkan oleh harga pangan yang melambung, melainkan oleh kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,27 persen.

Padahal, sudah menjadi “tradisi” setiap menjelang Ramadhan dan Lebaran terjadi harga pangan bergejolak. Mulai dari harga cabai yang melambung tinggi, harga bawang tiba-tiba meroket, belum lagi harga beras, minyak goreng, hingga daging. Kenaikan harga-harga ini menjadi andil yang cukup besar dalam inflasi “Lebaran”. Tetapi, dalam Lebaran tahun 2017 ini, inflasi justru terkendali, dan andil harga pangan justru lebih kecil dibanding komoditas lain.

Pertengahan tahun ini 2017 merupakan puncak laju inflasi dari sisi permintaan karena terdapat bulan Ramadhan dan Lebaran pada Mei dan Juni, masih disambung dengan liburan panjang dan tahun ajaran baru. Inflasi ini juga mendapat andil yang cukup besar dengan dihapusnya sebagian subsidi listrik bagi pelangan 900 V yang dinilai tidak memerlukan subsidi lagi.

Kantor BPS Kaltim di Jl. Kemakmuran, Samarinda. (foto dok: penulis/tri-gk)

Menurut BPS Pusat yang dilansir dalam website resminya 3 Juli 2017, pada Juni 2017 terjadi inflasi sebesar 0,69 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 129,72. Dari 82 kota IHK, 79 kota mengalami inflasi dan 3 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 4,48 persen dengan IHK sebesar 150,91 dan terendah terjadi di Merauke sebesar 0,12 persen dengan IHK 135,57. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Singaraja sebesar 0,64 persen dengan IHK sebesar 136,45 dan terendah terjadi di Denpasar sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 125,57.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 0,69 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,39 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,75 persen; kelompok sandang sebesar 0,78 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,34 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,07 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,27 persen.

Secara regional Kaltim-Kaltara, inflasi “Lebaran” bulan Juni 2017 juga menunjukkan kondisi yang hampir sama. Data yang penulis dapatkan dari BPS Kaltim menunjukkan Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Juni 2017 mengalami Inflasi sebesar 0,98 persen, atau terjadi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 132,16 pada bulan Mei 2017 menjadi 133,46 pada bulan Juni 2017. Sampai dengan bulan Juni 2017 Inflasi tahun kalender sebesar 2,64 persen, sementara itu Inflasi year on year sebesar 4,54 persen.

Jika dirinci menurut kota, pada bulan Juni 2017, Kota Samarinda mengalami Inflasi 0,68 persen dengan IHK 132,45. Sementara Kota Balikpapan mengalami Inflasi 1,38 persen dengan IHK 134,78. Sampai dengan bulan Juni 2017 Inflasi tahun kalender Kota Samarinda sebesar 2,81 persen, sedangkan Kota Balikpapan sebesar 2,43 persen. Sementara itu Inflasi year on year Kota Samarinda sebesar 4,30 persen dan Kota Balikpapan sebesar 4,86 persen.

Dilihat andil terbesar inflasi “Lebaran” di tiga kota Kaltim-Kaltara (Samarinda, Balikpapan dan Tarakan) terjadi karena adanya peningkatan indeks harga yang signifikan pada seluruh kelompok pengeluaran yaitu tertinggi pada kelompok transportasi dan komunikasi yang mengalami Inflasi 2,20 persen, diikuti kelompok bahan makanan yang mengalami Inflasi 1,47 persen, kemudian disusul oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dengan Inflasi 0,99 persen, kelompok sandang mengalami Inflasi 0,45 persen, kelompok kesehatan mengalami Inflasi 0,15 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami Inflasi 0,10 persen,dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga mengalami Inflasi 0,08 persen.

  • Sumber: BPS Kaltim

 

Andil Polisi Menjaga Inflasi

Selain instansi terkait yang sudah bertahun-tahun menjadi tugasnya dalam menghadapi persoalan stabilitas harga pangan, pada tahun 2017 Presiden Joko Widodo secara khusus meminta kepada jajaran Kepolisian RI untuk membantu membantu menjaga stabilitas harga pangan agar masyarakat tidak keberatan untuk memenuhi kebutuhannya menjelang Lebaran.

“Mengenai masalah stabilitas bahan pangan, beliau menginginkan tidak terjadi lonjakan stabilitas pangan,” ujar Tito di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat, seperti yang dilansir Detik, Senin (19/6/2017).

Dalam mewujudkan stabilitas harga pangan, Polri telah membentuk satgas pangan untuk memantau dan menjaga harga pangan agar tetap stabil. Upaya tersebut diwujudkan melalui kerjasama dengan kementerian / lembaga terkait serta penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku penimbunan, pengoplosan, pemalsuan, maupun tindak pidana dan pelanggaran lainnya terkait pangan.

Kapolda Kaltim sidak harga pangan di Pasar Pagi, Samarinda. (foto: poldakaltim.com)

Menindaklanjuti pembentukan satgas pangan terkait distribusi dan harga jual bahan pokok, Kapolda Kaltim Irjen Pol drs. Safaruddin telah memerintahkan kepada  Kapolres-Kapolres untuk meminta data distributor ke Dinas Perdagangan, mendata gudangnya, mendata barang yang masuk maupun yang didistribusikan ke pasar.

“Cek juga harga di pasar. Kalau barangnya numpuk di gudang, harganya di pasar naik, berarti ada yang salah. Tiap hari akan dicek, ada anggota polisi seperti reserse, intel, kamtibmas. Mudah-mudahan tidak ada yang berani menimbun,” kata Kapolda Kaltim, seperti yang dilansir Poldakaltim.com 8 Juli 2017.

Atas perintah ini, jajaran Kapolres se-Kapolda Kaltim hingga kepada tingkat polsek-polsek melakukan pemantauan setiap hari ke pasar-pasar, ke gudang-gudang dan distributor. Bahkan Kapolda Kaltim sendiri tak mau ketinggalan dengan melakukan sidak harga bahan pokok ke pasar di Samarinda dan Balikpapan.

Bagaimana apabila ada pedagang atau distributor yang melanggar dengan melakukan penimbunan atau menaikkan harga tidak wajar?

Kapolda Kaltim usai memimpin Rapat Koordinasi Operasi Ramadniya Mahakam 2017 di Samarinda mengatakan: “Kalau ada yang melanggar, ada sanksinya sesuai bentuk pelanggarannya. Tetapi mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena kita sudah prefentif.”

Menurut penelusuran penulis, pelanggaran yang muncul dalam media dalam kasus stabilitas harga menjelang Lebaran 2017 lalu terjadi di Balikpapan yakni kasus pengoplosan beras, yang ditangani oleh Satgas Pangan Polres Balikpapan. Modusnya, beras lokal asal Penajam dikemas dengan kemasan merek beras terkenal dan dijual dengan harga mahal.

Sementara untuk kenaikan harga beberapa kali memang terjadi, namun menurut aparat dan pejabat dan kepala dinas terkait masih dalam kendali. Seperti harga bawang putih sempat mengalami kenaikan, diakibatkan ada kapal ferry dari Surabaya yang menuju Balikpapan mengalami kecelakaan di kawasan Masalembo.

Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur pada umumnya memang masih mengandalkan pasokan bahan-bahan makanan dari luar pulau, seperti dari Sulawesi, dan Pulau Jawa, sehingga faktor cuaca yang sewaktu-waktu bisa menggangu arus transportasi laut, akan berakibat langsung pada harga barang-barang di pasaran.

Beberapa kali terjadi beberapa komoditas yang biasanya diangkut menggunakan kapal laut, terpaksa diterbangkan dengan pesawat karena jalur laut mengalami cuaca buruk. Akibatnya ongkosnya mengalami kenaikan, dan berimbas pada harga jual barang di pasaran.

Menjaga Stabilitas Harga Masih Memerlukan Aparat Kepolisian

Kapolda Kaltim dan Pejabat Utama Polda Kaltim ketika sidak ke Plaza Bunsya I, Kebun Sayur, Balikpapan Barat.

Peran aparat kepolisian dalam menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat yang sudah terbukti ampuh seperti menjelang Lebaran 2017 ini, secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat dapat menikmati harga-harga yang tergolong wajar, dan bahan kebutuhan pokok tersedia di pasaran dengan cukup.

Tingkat kriminalitas yang terkait kasus-kasus ekonomi khususnya penimbunan barang bisa dihilangkah. Jumlah orang yang mau berbuat jahat melakukan pencurian akibat tak mampu membeli barang-barang kebutuhan pokok dan sandang, bisa diminimalisir. Pasalnya, satgas pangan terus melakukan pemantauan, dialog dengan distributor, pedagang di pasar agar harga tetap stabil dan terjangkau masyarakat luas.

Untuk itu, peran Polisi masuk pasar, mengecek harga, mengecek barang di gudang-gudang distributor dan mencegah tindak kriminal ekonomi ini, harus tetap berlanjut. Tidak hanya sebatas Puasa dan Lebaran, namun masih ada even Natal dan Tahun Baru yang juga rawan terjadi fluktuasi harga barang-barang.

Bahkan pada masa-masa tidak ada even pun, peran satuan tugas (satgas) pangan Polri harus tetap berlanjut. Seperti yang diharapkan oleh Kementerian Pertanian dalam upaya menjaga stabilitas harga akan tetap melibatkan Satgas pangan Polri, dengan fokus utamanya adalah mengawasi disparitas harga beras.

Hal itu ditegaskan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat bertemu dengan Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman di Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta, seperti yang dilansir Jawa Pos, 5 Juli 2017.

Kapolri menegaskan beras merupakan pangan pokok yang menjadi kebutuhan rakyat. Ada 56 juta petani yang hanya menikmati keuntungan Rp 65 triliun, sedangkan 400 ribu pedagang menikmati keuntungan Rp 123 triliun. “Ketidakseimbangan ini masalahnya ada yang masih yang  menimbun,” tegas Tito dalam keterangan tertulis Kementan, Rabu (5/7).

Kapolri meminta kepada unit Reskrimsus membentuk tim khusus yang menangani beras termasuk di tingkat Mabes dan Polda, termasuk jajaran Polda Kaltim untuk menangani khusus masalah beras. Tim tersebut juga mengamati harga beras setiap hari di pasar.

Memang pemerintah pada bulan lalu sudah meluncurkan perangkat lunak untuk memantau harga beberapa kebutuhan strategis yang bernama Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) dan bisa diakses oleh masyarakat luas melalui situs: www.hargapangan.id. PIHPS ini menginformasikan harga 10 komoditas pangan strategis, termasuk 21 variannya, termasuk beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, minyak goreng dan gula pasir.

Data dalam PIHPS dihimpun dari 164 pasar tradisional di 34 provinsi termasuk Kaltim dan Kaltara, mulai pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB, dan selanjutnya divalidasi oleh Bank Indonesia (BI) pukul 10.00 sampai 12.00 dan dipublikasikan pukul 13.00 WIB.

Kendati demikian, peran aparat kepolisian hadir di tengah-tengah masyarakat khususnya di pasar, di gudang-gudang distributor secara langsung agaknya memang masih tetap diperlukan. Selain memberikan rasa aman kepada masyarakat, juga mencegah terjadinya tidak kejahatan.

Apakah Aparat Kepolisian Siap Melaksanakannya?

Semoga layanan kepada masyarakat ini tetap menjadi salah satu kegiatan jajaran kepolisian, termasuk di Polda Kaltim. Tak kenal lelah, tulus dan iklas. Karena itu, tak berlebihan jika Polres Kutai Barat memajang moto: “Layani masyarakat, dengan tulus iklas. Ingat gaji kita dari keringat rakyat.”

Penulis: tri widodo

*  wartawan tinggal di Balikpapan

Check Also

Ketum Persiba Siap Mundur

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Ketua Umum (Ketum) Persiba Balikpapan, Syahril HM Taher, siap mundur atas hasil buruk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.