Home » Parlementaria » DPRD Balikpapan » PPDB ON LINE  ZONASI DIAWASI KPK
Sidak PPDb di Balikpapan

PPDB ON LINE  ZONASI DIAWASI KPK

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Pelaksanaan  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) On Line dengan Sistem Zonasi di Balikpapan dipantau langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, Walikota Balikpapan Rizal Effendi, mempersilakan saja jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ingin membentuk panitia khusus (pansus) PPDB On Line dengan Sistem Zonasi.

Pemkot Balikpapam melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat Menggandeng KPK RI dalam PPDB tahun 2018 ini. Saat ini jumlah  sekolah di Balikpapan, seperti Sekolah Dasar (SD) hanya 123 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya 26 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya 9 unit dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hanya 6 buah. Jumlah ini jauh sekali jika dibandingkan dengan jumlah kelulusan siswa setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaannya ternyata ditemukan sejumlah kendala mulai dari banyak siswa yang tidak tertampung dalam sekolah yang masuk zonasi hingga adanya gangguan jaringan internet yang memaksa Disdikbud kembali memperpanjang masa pendaftaran hingga 13 Juli 2018.

Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengaskan, Pemkot mempersilakan dewan jika akan membuat pansus tentang PPDB On Line Zonasi, karena kegiatan ini juga sebenarnya sudah diawasi KPK. Selain itu, jika dikatakan tidak siap, maka hampir seluruh daerah memang belum siap untuk melaksanakannya dan silakan Kemendikbud untuk melakukan evaluasi.

Rizal  Menjelaskan, saat ini memang harus diakui sekolah negeri tidak mampu menampung seluruh siswa yang lulus SD dan SMP,  sehingga harus ada yang sekolah di sekolah swasta  dengan menggunakan sistem subsidi. Sayangnya, saat ini Balikpapan mengalami keterbatasan dana, sehingga program ini tidak bisa berjalan lagi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Tohari Azis mengatakan, sejak awal dewan meminta Pemkot Balikpapan dalam hal ini Disdikbud untuk menambah rombel, namun penambahannya tidak sebanding dengan jumlah peserta didik yang lulus setiap tahunnya.

Jika masalah anggaran yang jadi persoalannya, maka eksekutif dan legislatif bisa berjuang penamabahan anggaran, baik di DPRD Provinsi ataupun pusat, karena Kalimantan Timur (Kaltim) juga punya perwakilan di DPRD provinsi dan pusat. (hm/sh)

Check Also

Ketum Persiba Siap Mundur

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Ketua Umum (Ketum) Persiba Balikpapan, Syahril HM Taher, siap mundur atas hasil buruk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.