Home » Proses Perizinan Lambat, 2 Investor Pilih Mundur

Proses Perizinan Lambat, 2 Investor Pilih Mundur

BALIKPAPAN, GERBANGKALTIM.COM,—DPRD Balikpapan telah menerima 2 pengaduan dari calon investor, yang mengeluhkan dan mempertanyakan standarisasi biaya yang harus dikeluarkan dan lama waktu yang dibutuhkan untuk proses perijinannya, sehingga 2 investor ini menyatakan mundur untuk menanamkan investasinya di Kota Balikpapan.

Komisi II DPRD Balikpapan menyatakan setidaknya pemerintah Kota Balikpapan mengalami potensi kerugian hingga puluhan miliar rupiah, akibat mundurnya 2 investor yang ingin menanamkan investasinya di Balikpapan, ini didasarkan adanya pengaduan dari investor yang masuk ke Komisi II DPRD Balikpapan.

Dua investor itu awalnya sempat menyatakan ketertarikannya menanamkan investasinya di Balikpapan untuk membangun workshop, namun karena biaya regulasi yang terbilang tinggi dan waktu perijinan yang tidak bisa ditetapkan, akhirnya kedua investor iti membatalkan niatnya, ujar Mukhlis, Anggota Komisi II DPRD Balikpapan.

Menurutnya Mukhlis, salah satu investor membatalkan untuk berinvestasi di Balikpapan, sedangkan 1 investor lagi akhirnya beralih menanamkan investasinya di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dinilai standar nilai investasinya jauh lebih murah dan waktu proses perijinan hanya 6 bulan. Dimana investor cukup hanya mengeluarkan dana hanya 30 persen, jika dibandingkan bila harus mengeluarkan dana di Balikpapan.

Mukhlis menambahkan dengan mundurnya 2 investor ini maka merupakan salah satu kerugian yang cukup besar mengingat besarnya nilai investasi dan jumlah tenaga kerja yang nantinya diserap bisa membantu mengurangi angka pengangguran.

Pihkanya juga akan mencoba untuk melakukan evaluasi yang menjadi titik krusial dan poin permasalahan yang dikeluhkan investor, dengan berencana memanggil Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) selaku pihak yang mengurusi investasi di Kota Minyak ini.

Dengan adanya pemanggilan ini, diharapkan pihaknya bisa memperoleh informasi lebih jelas bagaimana standar operasional perusahaan yang diterapkan pada calon investor, yang ingin berinvestasi di Balikpapan. Pasalnya, berdasarkan UU nomor 14 tahun 2012 tentang keterbukaan publik maka masyarakat berhak mengetahui standar operasionalnya.

Upaya ini harus dilakukan DPRD Balikpapan mengingat untuk mengevaluasi secara menyeluruh, permasalahan perijinan ini melibatkan banyak stakeholder dan satuan kerja perangkat daerah yang terlibat di dalamnya. (Riswan Danu)

Sumber: BKV Channel.

Check Also

Rusmadi, “Saya Malu Samarinda Banjir”

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Soal banjir yang makin dikeluhkan masyarakat Kota Samarinda,  Rusmadi menceritakan pengalamannya, bahwa jika …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *