Home » Saksi “Aman” Ungkap Berbagai Kecurangan “Yaqin” di Sidang MK

Saksi “Aman” Ungkap Berbagai Kecurangan “Yaqin” di Sidang MK

JAKARTA, GERBANGKALTIM.COM,—Sidang keempat  dengan agenda pembuktian IV terhadap perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) digelar  di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (23/5) pukul 14.00 WIB, menghadirkan 9 saksi dari pihak pemohon perkara dengan Nomor 53/PHPU.D-XI/2013 yakni pasangan calon nomor urut 2 Andi Harahap-Sutiman (Aman).
Dalam sidang tersebut, para saksi yang diajukan pasangan  ”Aman” ini mengungkapkan sejumlah kecurangan terhadap Pihak Terkait yakni pasangan nomor urut 1 Yusran Aspar-Mustaqim (Yaqin). Salah satunya adalah kecurangan yang dilakukan dengan adanya relawan Pihak Terkait yang berusaha mengarahkan pemilih ketika pemungutan suara berlangsung pada 25 April 2013 lalu. Hal ini disampaikan oleh Anggota KPPS 3 Kelurahan Waru.
“Pada 25 April ketika pencoblosan, ada salah satu pemilih, Paridjo yang  mencoblos nomor 1, tapi dia mencoblosnya di luar kotak. Dia mencoblos sambil menunjukkan,” ungkap Sulaiman.
Kemudian, saksi Pemohon lainnya, Marlina mengungkapkan dirinya tidak boleh melalukan pemungutan suara di TPS 3 Desa Api-Api. Menurut Marlina, ia hadir pada pukul 12.15 waktu setempat, namun ia tidak diperbolehkan memberikan hak pilihnya. “Saya datang pada pukul 12.15. Sampai di TPS katanya sudah tutup tidak bisa, padahal pengumuman jam 1 tutupnya. Saya bilang kalau di pengumuman jam 1 tutupnya, tapi saya tidak bisa menggunakan hak pilih,” jelasnya.
Sementara Aminuddin, saksi Pemohon lainnya menjelaskan  adanya pembagian terpal untuk kolam ikan di Kelurahan Nenang. Aminuddin menceritakan, seorang temannya bernama Herman yang mendapatkan satu dari empat terpal yang dibagikan oleh Beny dengan pesan untuk memilih Pihak Terkait.  “Herman menceritakan ada 4 terpal yang dibagikan oleh Beny. Tapi dia (Beny) bilang saya kasih terpal, tapi harus mencoblos nomor 1,” ungkapnya.
Selain itu, Aminuddin mengungkapkan adanya suami-istri yang dipisahkan TPS-nya sehingga sulit untuk dijangkau. “Ada suami istri dipisahkan TPS-nya, setelah dicek padahal ada dua TPS yang berdekatan. Akhirnya suaminya tidak mencoblos, karena TPS jauh ,” ungkap Aminuddin.
Dalam sidang terakhir tersebut, Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK M. Akil Mochtar mengesahkan beberapa alat bukti.
Pemohon prinsipal pada dasarnya berkeberatan dengan hasil penetapan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Penajam Paser Utara. Alasan utama yang diungkapkan, yakni adanya kekeliruan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Termohon sehingga menyebabkan rendahnya pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, Termohon juga tidak mendistribusikan surat undangan bagi para pemilih dengan baik dengan alasan jarak yang jauh. Kemudian, Pemohon mendalilkan adanya standar ganda dalam menentukan keabsahan surat suara yang dilakukan oleh Termohon. Dalam bimbingan teknis, jelas Endang, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan Peraturan KPU Nomor 72/2009 dalam menentukan keabsahan surat suara, padahal peraturan tersebut sudah diganti dengan peraturan yang baru, yakni Peraturan Nomor 15/2010. (Lulu Anjarsari/mh)
Sumber berita & foto: Mahkamah Konstitusi

Check Also

Kodim Grogot Inisiasi Pembentukan Posko Terpadu Karhutla 

Kodim 0904 Tanah Grogot menginisiasi pembentukan posko terpadu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *