Home » Saling Dukung Paser Tengah atau Paser Selatan?

Saling Dukung Paser Tengah atau Paser Selatan?

TANA PASER, GERBANGKALTIM.COM,–Ekpose pemberitaan tentang wacana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Paser akhir-akhir ini ramai menghiasi beberapa halaman beberapa media lokal Kalimantan Timur perlu dicermati dengan bijaksana. Tidak hanya di media, masyarakat Paser juga ramai membicarakan masalah ini saat kongkow-kongkow bersama rekan, bahkan permasalahan ini mengalahkan isu kenaikan BBM dan isu politik terkait Pilgub dan nyalegnya pengurus partai di Kabupaten Paser.
Pembentukan DOB Paser Tengah telah disetujui DPRD Paser yang dituangkan dalam SK DPRD No 11 Tahun 2009 tentang persetujuan  DPRD Paser terhadap Pembentukan Kabupaten Paser Tengah dengan menetapkan Kecamatan Kuaro sebagai Calon Ibu Kota Kabupaten. Namun hasil study kelayakan yang dilakukan oleh PT.Bumi Harmoni Indoguna Jakarta dan Universitas Mulawarman baru dipersentasikan pada tahun 2012, hasil kajian tersebut menyatakan Paser Tengah layak untuk dimekarkan. Dan pada tanggal 28 Februari 2013 Bupati Paser memberikan persetujuan pembentukan Kabupaten Paser Tengah dengan SK Nomor 135/KEP-144/2013. Bagaimana dengan Paser Selatan? Sampai saat ini Paser Selatan belum mendapat persetujuan dari DPRD Paser, walaupun telah dilakukan kajian oleh Fisipol Universitas Gajah Mada Jogyakarta dan dinyatakan layak dimekarkan. Bupati Paser juga telah memberikan persetujuan pembentukan Kabupaten Paser Selatan melalui SK No 135/KEP-145/2013 tanggal 28 Februari 2013.
Kenapa pembentukan DOB di Kabupaten Paser menjadi polemik?, hal ini disebabkan oleh adanya dua wacana pembentukan DOB di Kabupaten Paser yaitu Paser Tengah dan Paser Selatan. Pemekaran Paser Tengah meliputi lima kecamatan yaitu Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Batu Sopang dan Muara Komam. Sedangkan Paser Selatan juga meliputi lima kecamatan yaitu Tanjung Harapan, Batu Engau, Muara Samu, Batu Sopang dan Muara Komam. Masuknya Kecamatan Batu Sopang dan Muara Komam ke dalam DOB Paser Tengah dan Paser Selatan inilah yang akhirnya membuat rencana pembentukan DOB tersebut menjadi polemik karena Bupati Paser memberikan rekomendasi untuk kedua DOB tersebut. Tim Sukses Paser Selatan dalam beberapa kali hearing dengan DPRD Paser menyatakan bahwa Ketua BPD se-Kecamatan Batu Sopang dan Muara Komam menyatakan telah mencabut dukungan dari Paser Tengah, sedangkan Tim Sukses Paser Tengah sendiri sampai saat ini menyatakan bahwa seluruh kecamatan tetap solid memberikan dukungan.
Menyikapi polemik tersebut, Gubernur Kaltim telah meminta agar Bupati Paser hanya menyampaikan satu usulan DOB dan mengklarifikasi terhadap keputusan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Kecamatan Batu Sopang dan Muara Komam tentang pencabutan dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Paser Tengah. Selain itu Gubernur Kaltim juga meminta agar melengkapi data peta wilayah baik peta kabupaten induk maupun calon DOB dengan batas-batas yang jelas, mempunyai koordinat dan ditandatangani oleh Bupati, serta melengkapi data asset maupun personil yang berada di daerah pemekaran.
Sementara itu DPRD Paser sendiri akan membentuk Panitia Khusus (PANSUS) untuk melakukan kajian terhadap polemik DOB ini khususnya menyikapi keputusan pencabutan dukungan atas Paser Tengah yang disampaikan oleh BPD Se Kecamatan Batu Sopang dan Muara Komam. “Kami harap seluruh masyarakat memberikan dukungan kepada DPRD Paser untuk menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya dan kami harap bulan Mei hasil kerja Pansus sudah dapat diselesaikan,” kata Drs H.Azhar Bahrudin, wakil Ketua DPRD Paser beberapa waktu yang lalu.
Benarkah pemekaran itu aspirasi masyarakat atau hanya kepentingan politik saja? Pertanyaan ini sering terlontar oleh masyarakat awam. Kalau yang menjawab Tim Sukses Pemekaran maka dengan sangat tegas mereka menjawab: “Ini aspirasi rakyat dan kami berjuang demi kepentingan dan demi kesejahteraan rakyat.”
Siti Zuhro peneliti LIPI mengatakan bahwa: ‘’Pemekaran jelas untuk kepentingan politik, bukan kepentingan rakyat kendati mengatasnamakan aspirasi rakyat. Partai berkepentingan dengan pemekaran baik untuk mencari dukungan suara maupun forum bagi kadernya mendapatkan jabatan publik atau jabatan politik.” Pemekaran sering disalahgunakan oleh mereka yang berada dalam lingkatan elite untuk menggapai ambisi mereka dengan “kendaraan” pemekaran daerah. Rakyat ‘diiming-imingi’ dengan pemekaran dan setelah dimekarkan akhirnya rakyat hanya dibuatkan jembatan, jalan, listrik dan proyek-proyek kecil. Tetapi sebagian besar dana APBD habis untuk pejabat, politisi, pengusaha, LSM ‘plat merah’ dan PNS di daerah yang baru dimekarkan dengan dalih ‘’masih proses transisi’’.
Memahami proses sosial politik pemekaran sangatlah diperlukan oleh semua pihak, karena dengan demikian diharapkan dapat dianalisis secara obyektif berbagai aspek sosial politik serta dinamikanya yang akhirnya berpengaruh dalam pembentukan DOB itu sendiri. Masyarakat memahami bahwa pembentukan DOB memang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan pembangunan, namun juga ternyata memiliki beberapa masalah. Agung Masuprianggono staf BPKP2DT Provinsi Kaltim dalam tulisannya mengungkapkan, ada beberapa masalah terkait pembentukan DOB, antara lain :
Pembentukan DOB cenderung kurang terkendali dan hanya didorong oleh kepentingan elite politik dan birokrasi sesaat.
Pembentukan DOB sering berdampak negatif terhadap daerah induk dan daerah baru terkait dengan penurunan kualitas pelayanan publik termasuk konflik yang muncul sebagai ekses dari pemekaran dan jumlah kecamatan dan kelurahan/desa yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan administratif.
Biaya pemerintahan cenderung menjadi semakin mahal karena semakin banyak biaya birokrasi dan aparatur yang harus ditanggung oleh pemerintah.
Pemekaran DOB di Kabupaten Paser yang saat ini sedang santer-santernya dibahas dan diperjuangkan oleh masing-masing Tim Sukses seharusnya benar-benar akan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat di DOB yang akan dibentuk. Jangan sampai setelah terbentuknya DOB keadaan justru lebih buruk dibandingkan saat sebelum pemekaran yang pada akhirnya rakyat menjadi korban dari kepentingan segelintir elite politik dan elite birokrasi yang ingin mencari kesempatan untuk kepentingan diri sendiri.
Saat ini lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Paser dihadapkan pada ‘’buah simalakama” terkait Pembentukan DOB. Karena kedua DOB tersebut menghendaki agar eksekutif dan khusunya legislatif hanya meridhoi salah satu saja, sementara kedua belah pihak sama-sama mengkalim mendapat dukungan dari masyarakat. Bahkan Ketua Tim Sukses Paser Selatan telah menyampaikan bahwa jika aspirasi mereka ditolak maka masyarakat di lima Kecamatan yang mendukung Paser Selatan akan boikot alias golput dalam proses pemilu baik pemilukada gubernur, pileg, pilpres/wapres maupun pilkada bupati/wakil bupati yang akan datang.
Apakah aspirasi pembentukan DOB baik Paser Selatan maupun Paser Tengah benar-benar adalah murni aspirasi masyarakat atau hanya kepentingan sekelompok orang saja? Dan mengapa wilayah yang menjadi polemik harus Kecamatan Batu Sopang dan Muara Komam? Apakah karena kedua kecamatan ini kaya akan sumber daya alam?, ataukah karena ada tambang batu-bara PT.Kideco Jaya Agung di Kecamatan Batu Sopang???.
Apapun latar belakang dan alasan pemekaran DOB tersebut, hendaknya semua pihak harus legowo, arif, bijaksana dan mengikuti mekanisme aturan yang ada, karena jika cita-sita pemekaran yang digaungkan oleh Tim Sukses untuk mensejahterakan masyarakat justru menimbulkan masalah, bisa saja Pemerintah Pusat pada akhirnya tidak akan menyetujui adanya pemekaran di Kabupaten Paser. Jangan sampai kerukunan, kedamaian, keamanan dan ketentraman di Kabupaten Paser yang selama ini sudah sangat baik justru dinodai oleh adanya polemik akibat “pemekaran”.
Penulis: Andi Arif

Check Also

Ketum Persiba Siap Mundur

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Ketua Umum (Ketum) Persiba Balikpapan, Syahril HM Taher, siap mundur atas hasil buruk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.