Home » GerbangNews » September Implementasi Sanksi Administrasi Hingga Pencabutan Izin Usaha

September Implementasi Sanksi Administrasi Hingga Pencabutan Izin Usaha

Balikpapan, GERBANGKALTIM.com—Pemerintah pusat mulai Setember 2015 mendatang akan memberikan sanksi adminstrasi kepada perusahaan atau badan hukum termasuk individu yang belum memiliki kepersertaan BPJS. Bahkan sanksi bisa sampai pada pencabutan izin usaha. Saat ini hingga September mendatang akan diberlakukan

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansori mengatakan pada PP86 2014 diatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan perusahaan atau badan usaha. Bentuk dari teguran, denda hingga pencabutan izin usaha.

“ Pengenaan sanksi adminstatif, pengawasan dan pemeriksaan dilakukan badan penyelenggara Jaminan social nasional. Bisa juga bentuknya teguran denda hingga sampai pencabutan izin usaha,” kata Ansori dalam keterangan pers disela-sela Rakorda Implementasi sanksi administratif dalam penyelenggaraan program jaminan nasional di hotel Grand Sinyiur, Kamis siang (13/8).

Menurutnya sanksi administrasi ini berlaku baik individu maupun Badan usaha. Pemberian sanksi ini katanya dari aspek regulasi sudah terpenuhi. Namun dalam implementasi kedepanya dibutuhkan aturan teknis. “ Misal didaerah pada level itu dibutuhkan keputusan gubernur. Hal –hal semcama ini sudah dikordinasikan dalam forum ini (rakorda),” ujarnya.

Selain pemda, BPJS juga dapat bekerjasama dengan pihak instansi lainya seperti Keimigrasian ataupun Polri. Misalnya dalam pembuatan sim atau paspor disyaratkan semua warga negara harus memiliki kepersertaan BPJS.

“ Kami akan membentuk tim percepatan baik dengan SKPD, intansi terkait. Termasuk juga komunikasi kita dengan gubernur direspon dengan baik,” tambah Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan wilayah Kalimantan agar ini dapat Dinas Tenaga kerja Abdiwar Anwar

Direktur Kepersertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan DJunaidi Mengatakan penerapan sanksi ini bagian dari upaya penguatan sistem jaminan social nasional. Apalagi masih ada pelaku usaha yang berupaya melakukan penghindaraan atas hak tenaga kerja.

“ Karena itu butuh sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat terutama pekerja bahwa jaminan social ini merupakan hak pekerja. Hak pekerja ini perlu perlindungan dalam bentuk UU atau aturan,” tutur Djunaidi.

Berdasarkan roadmap 2018 BPJS Ketenagakerjaan, diperkirakan dana yang terhimpun sebanyak Rp500 triliun. Dana pekerja ini ditujukan pada program-prgroam BPJS Ketenagakerjaan seperti hari tua, jaminan kecelakaan, kematian dan jaminan sosial. “ Untuk Target nasional BPJS ketenagekerjaan tahun ini Rp40 triliun namun kita revisi menjadi Rp34 trilyun karena berbagai alasan,”ujarnya.

Sedangkan untuk kepersertaan BPJS kesehatan mencapi 140 jiwa dan untuk BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 13 juta pada tahhun ini dari target 20 juta peserta hingga 2019.(rif-Gk)

Check Also

BNNK BALIKPAPAN PERINGATI HANI 2018

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Setelah tertunda, pelaksanaan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2018 ru bisa dilaksanakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.