Home » Kolom GK » Kolom GK: Unjuk Rasa Yang Paling Santun di Dunia
Ilustrasi demonstrasi. (Sumber: http://salafypinrang.net/

Kolom GK: Unjuk Rasa Yang Paling Santun di Dunia

ADAKAH model unjuk rasa atau demo yang paling santun di dunia ini?

Cukup menggelitik judul ini, karena demo bisa dilakukan oleh orang per orang, kelompok, bahkan massa yang sangat banyak, hingga memenuhi jalan-jalan utama yang seharusnya bisa dilalui dengan mudah oleh warga lainnya.

Dalam Wikipedia disebutkan, unjuk rasa atau demonstrasi (“demo”) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemeritah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.

Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Unjukrasa mulai ramai di Indonesia, unjuk rasa menjadi hal yang umum sejak jatuhnya rezim kekuasaan Soeharto pada tahun 1998, dan unjuk rasa menjadi simbol kebebasan berekspresi di negara ini.  Unjuk rasa terjadi hampir setiap hari di berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya  Jakarta.

Bahkan untuk menyampaikan pendapat di muka umum sudah diatur melalui UU Nomor 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. UU ini dibuat berdasarkan pertimbangan:

Pertama: bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

Kedua: bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kedua: bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib,dan damai.

Keempat: bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung dengan baik, maka dalam pasal 5,6,7 dan 8 UU Nomor 9 Tahun 1998, diatur tentang Hak dan Kewajiban.

Pasal 5: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: a. mengeluarkan pikiran secara bebas; b. memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 6: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7: Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. melindungi hak asasi manusia; b. menghargai asas legalitas; c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan d. menyelenggarakan pengamanan.

Pasal 8: Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

 

Unjuk Rasa Damai, Aksi Damai Hingga Super Damai

Penyampaian pendapat, aspirasi di muka umum khususnya yang dilakukan di tempat-tempat umum sering mengklaim bahwa aksi ini dilakukan dengan damai. Ada pula yang mengatakan aksi simpatik, aksi damai hingga super damai.

Beragam penilaian apakah aksi itu sudah berlangsung damai, simpatik, yang tentu berbeda dari sudut pandang pengunjuk rasa yang punya tujuan agar aspirasinya bisa didengar. Berberbeda pula bagi masyarakat yang merasa dirugikan hak-haknya, misalnya akibat harus berjalan memutar atau terjebak kemacetan lalulintas. Dan berbeda pula bagi aparat yang setia mengawal dan menjaga agar unjuk rasa berlangsung tertib dan tidak anarkis, dan terpaksa dilakukan “negosiasi” agar menyudahi aksinya karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan.

Beberapa bulan belakangan ini di Ibukota, Jakarta, diwarnai beragam bentuk penyampaian aspirasi baik jenis tuntutannya, maupun model seperti unjuk rasa, pawai (longmarch), rapat umum hingga mimbar bebas, atau kombinasi dari beberapa model.

Tak terkecuali di daerah-daerah lain di Indonesia, banyak yang menamakan aksi damai. Bahkan sangking damainya, pengunjuk rasa justru melibatkan wanita-wanita sembari membawa anak-anak. Mungkin ini sebagai ungkapan damai, namun sejatinya membawa anak-anak yang tidak mengerti bahkan hingga menggendong balitanya, bukanlah kedamaian bagi anak-anak. Mereka sebenarnya masih asing dengan dunia orang dewasa, dan bahkan bisa menimbulkan trauma kelak dewasa. Beragam kondisi tak terduga bisa saja muncul dalam aksi unjukrasa bahkan yang super damai sekalipun.

Penulis pernah hampir saja mendatangi pengunjuk rasa yang tiba-tiba muncul di persimpangan jalan sembari membawa spanduk bertuliskan “BPSJ Haram”. Untung, penulis masih bisa meredam amarah, karena isu haram itu tidak saja sudah lama diklarifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa itu tidak benar, di samping penulis sudah mendapatkan manfaat dari program BPJS yakni berobat untuk istri yang menderita kanker.

Lain lagi ketika penulis sedang bersama rekan dari Banten, Tanggerang di saat ramai-ramainya aksi unjuk rasa, justru sang teman merasa galau. “Masa kita yang tidak ikut unjukrasa dikatakan kafir”. Begitu celetuknya. Padahal teman yang juga seorang kepala Sekolah di sebuah SMA daerah Tanggerang itu rajin menjalankan ibadah, salat wajib dan berbuat amal kebaikan dengan mendirikan sekolah bagi anak-anak muslim di desanya.

Dari pengalaman itulah, penulis mencoba mencari asal usul unjuk rasa atau demonstrasi. Terutama dalam kacamata Islam, apakah dibenarkan secara syar’i ataukah tidak. Apakah Islam membenarkan kita menasihati pemerintah dengan unjuk rasa atau demonstrasi?  Orasi dan pawai di simpang-simpang jalan, atau bahkan gedung perkantoran dan dewan?  Dari hasil pencarian di dunia maya maupun ceramah kajian Islam yang penulis dapatkan, ternyata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan para sahabat, maupun tabi’in, yang merupakan generasi terbaik, tidak pernah melakukannya.

Seperti yang dimuat dalam website Muslim.or.id, sebuah web yang dikelola oleh para mahasiswa Yogyakarta dan sekitarnya yang menyebarkan dakwah Islamiyyah Ahlu Sunah wal Jama’ah di jagad maya, tepatnya pada kajian berjudul: Menasehati Pemimpin, Yes, Menghina Pemimpin, No!

Dalam kajian itu disebutkan menasehati pemimpin dengan nasehat yang baik dan cara yang bijak adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan ketika Nabi ditanya jihad apa yang paling utama? Beliau menjawab: “Kalimat kebenaran di sisi pemimpin yang dzalim“. (HR. Nasai, Ibnu Majah dan dishahihkan al Albani dalam Ash Shahihah: 491).

Banyak orang salah paham tentang hadits ini dan menjadikannya dalil bolehnya membeberkan aib pemimpin di media umum. Ini tidak benar. Hadits ini menganjurkan untuk menasehati pemimpin tapi di hadapannya secara langsung. Oleh karenanya Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mendatangi Firaun secara langsung dan menasehatinya dengan lembut. (QS. Thoha: 43-44).

“Adapun kita menyebut kejelekan pemimpin di forum umum seperti facebook, mimbar umum dll yang jauh dari pemimpin maka ini bukanlah nasehat karena yang dinasehati aja belum tentu membaca atau mengetahuinya bahkan ini bisa memprovokasi rakyat untuk benci pada pemimpin sehingga menimbulkan kerusakan dan pemberontakan (lihat Syarh Arbain Nawawiyah hal. 121 oleh Ibnu Utsaimin).” Begitu yang dimuat oleh Muslim. Or.id.

Hal senada juga terungkap dalam Kajian Islam oleh: Ustadz Abu Ya’la Kurnaedi, Lc. Dalam rekaman kajian kitab “Tabshiratul Anam bil Huquqi fil Islam” atau “Hak-Hak di Dalam Islam” karya Syaikh Shalih bin Thaha Abdul Wahid hafidzahullah, yang disampaikan oleh Ustadz Kurnaedi, Lc.

Kajian ini di sampaikan di Masjid Al-Barkah, komplek Studio Radio Rodja dan RodjaTV, pada Senin, 26 Shafar 1437 / 7 Desember 2015.

Secara ringkas dalam kajian itu disebutkan, setidaknya ada dua hak pemimpin yang harus dipenuhi oleh rakyatnya, yaitu:

  1. Hendaknya pemimpin itu ditaati dan didengar selama mereka tidak memerintahkan rakyatnya untuk bermaksiat kepada Allah Ta’ala. Dasarnya adalah firman Allah Ta’ala: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS An-Nisa [4]: 59).

Jadi, selama pemimpin kita tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya.

  1. Saling memberi nasihat. Menasihati pemimpin tidak boleh di hadapan manusia, tidak terang-terangan, tidak di depan umum, tidak di atas mimbar, tidak di majelis-majelis.

Menyimak kajian-kajian itu, apakah kita masih bisa melakukan unjuk rasa atau demonstrasi dengan bijak, santun? Bahkan apabila ada yang mengklaim unjuk rasa yang paling santun di dunia ini, rasanya masih ada ada saja hak-hak orang lain yang teraniaya.

(tri widodo, email: triwidodo@gerbangkaltim.com)

* Penulis, jurnalis di Balikpapan.

tri widodo, lokasi danau Ponpes Hidayahtullah, Balikpapan, Kalimantan Timur.(dok: pribadi)

 

 

 

 

 

 

Check Also

Kolom GK: Terbesar dalam Sejarah

MASYARAKAT dikejutkan dengan penangkapan pelaku penyelundupan sabu seberat 1 ton (baca: 1000 kilogram) hari Rabu ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *