Home » GerbangNews » Warga Gunung Bakaran Lapor ke DPD RI

Warga Gunung Bakaran Lapor ke DPD RI

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Puluhan warga dari 4 RT yang berada di kawasan  Gunung Bakaran, Keluarahan Sungai Nangka Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur (Kaltim),  melaporkan kasus sengketa lahan ke Dewan Pengurus Daerah (DPD) RI.

Pengaduan kasus persengketaan lahan ini melibatkan warga negara asing (wna) asal negara Malaysia, bernama  Benjamin yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 72 Tahun 1975.

Dalam pertemuan terungkap, sejak memiliki SHM tersebut, pemilik tidak merawat lahannya sesuai peruntukannya. Dianggap lahan kosong bertahun-tahun, beberapa warga sekitar nekat  mendirikan bangunan, diantaranya untuk tempat tinggal alias rumah. Hingga saat ini jumlah bangunan berkisar 289 unit.

Di lahan ini juga terbangun rumah ibadah umat muslim dan kristen, yakni masjid dan gereja. Bangunan-bangunan itu, menurut sejumlah warga, sudah berdiri jauh sebelum SHM milik Benjamin itu diterbitkan, bahkan sebagian warga ada yang memiliki segel.

Akibat adanya SHM  tersebut, maka SHM baru tidak bisa diterbitkan. setelah melalui proses panjang, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Balikpapan mengeluarkan putusan, yakni  memerintahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencabut SHM 72 Tahun 1975 atas nama Benjamin.

Salah seorang warga, Linda, mengatakan saat ini warga juga menemukan surat pembatalan jual beli antara pemilik lahan Ambo Dullah dengan Benjamin. Surat pernyataan Ambo Dullah, menyatakan dia tidak pernah menjual lahan tersebut.

Sementara itu, Ketua Kunker Badan Akuntabilitas Publik, Abdul Gafar Usman, mengatakan dari hasil pertemuan, ada tiga prinsip yang harus diperhatikan. “Untuk itu, DPD RI memberikan waktu satu bulan kepada Pemkot Balikpapan untuk melakukan klarifikasi tersebut,” kata Ketua Kunker Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, Abdul Gafar Usman.

BPN GELAR PERKARA

Sementara itu, kisruh persengketaan lahan yang melibatkan ratusan warga dengan salah seorang yang disebut-sebut warga negara asing (WNA) asal Malayasia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan, meminta Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan agar melakukan gelar perkara atas sengketa lahan antara warga Gunung Bakaran dengan pemilik SHM Yohanes Henock.

Upaya ini dilakukan untuk memperjelas data dan fakta lahan yang disengketakan menyusul keluarnya putusan PTUN Samarinda yang memerintahkan Kepala BPN untuk mencabut SHM 72 Tahun 1975 atas nama Benjamin.

BPN Balikpapan akan melakukan gelar perkara terkait kasus sengketa lahan yang terjadi antara ratusan warga Gunung Bakaran Kelurahan Sungai Nangka Balikpapan Selatan dengan pemilik lahan Yohanes Hencok yang telah membeli lahan seluas 3,6 hektar lebih dari pemilik SHM Benjamin.

Kepala BPN Balikpapan, Didik Bangun Restu Aji, melakukan gelar perkara kasus sengketa lahan antara warga Gunung Bakaran dengan Yohanes Henock, pembeli lahan dari Benjamin. “Saat ini muncul gugatan baru dari pemilik Yohanes Henock, terhadap 223 warga yang menempati lahan seluas 3 hektar lebih ini,” kata Didik.

Kondisi ini juga akan jadi pertimbangan, karena biasanya keputusan akan diambil setelah proses peradilan selesai. Namun demikian semuanya, tergantung dari kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil. (hm/sh)

 

Check Also

Kodam VI/Mlw Tambah 12 Pos di Perbatasan

Balikpapan, GERBANGKALTIM.COM,- Kodam VI/Mulawarman akan menambah 12 pos dari 40 perbatasan yang sudah ada di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.