Home » GerbangPublic » Warga Samarinda Terima 380 Sertifikat Tanah Prona dan Pronada
Walikota Samarinda bersama para penerima sertifikat program Prona dan Pronada.(foto:humas Pemkot Samarinda)

Warga Samarinda Terima 380 Sertifikat Tanah Prona dan Pronada

Samarinda, GERBANGKALTIM.com,—Sebanyak 380 sertifikat tanah yang merupakan bagian dari program Prona dan Pronada diserahkan kepada warga kota Samarinda yang dipusatkan di daerah Kecamatan Sambutan Senin (6/4/2015).
“Mengurusi administrasi memang penting. Ini diperlukan supaya tidak terjadi kesimpangsiuran data dan informasi yang bisa berujung pada sengketa di kemudian hari. Yang paling sering terjadi adalah sengketa atau perebutan hak atas tanah,” kata Walikota Samarinda Syaharie Jaang  pada saat acara penyerahan sertifikat.
Walikota mengakui di kota Samarinda masih saja sering terjadi sengketa perebutan lahan. Tak dapat dipungkiri, kesadaran masyarakat untuk mengurusi administrasi tanah relatif masih rendah. Agar di masa mendatang sengketa lahan dapat diminimalisir, pemerintah mengadakan program nasional pembaharuan agraria atau lebih dikenal dengan istilah prona, yang kemudian di daerah dikenal dengan istilah Pronada.
“Prona sendiri pada prinsipnya bertujuan untuk menertibkan administrasi lahan milik masyarakat, baik lahan kosong, lahan kebun maupun lahan pemukiman,” ujarnya.
Menurut Walikota, pengurusan Prona kerap dihadapkan pada persoalan kesimpangsiuran informasi tentang asal usul lahan yang akan disertifikatkan. Hal ini disebabkan lahan yang akan disertifikatkan diakui pula oleh orang lain selain pemohon. Untuk menghindari hal ini, masyarakat yang hendak memohon Prona dan pronada diharapkan untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang riwayat kepemilikan tanah dan batas-batasnya.
“Kalau memiliki dari hasil warisan, katakan dari warisan. Kalau beli ya bilang beli, bisa lampirkan surat jual belinya. Nanti kalau BPN sudah mengukur, data yang dipakai ya data dari pemohon. Kalau kemudian sertifikatnya sudah jadi tapi ada orang lain yang komplain, itu diluar tanggungjawab pemerintah. sebab itu, data administrasi dan yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan,” paparnya.
Walikota juga meminta Kabag Perkotaan untuk berkoordinasi dengan BPN dalam penyediaan juru ukur tanah sehingga proses pengukuran tanah dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu juga meminta agar petugas yang mengurus Prona dan Pronada agar dituangkan dalam SK untuk menghindari adanya praktik percaloan di masyarakat terkait program tersebut.(hms4)
Sumber: Humas Pemkot Samarinda

Check Also

Pedagang Dapat Modal Tanpa Agunan

#KaloRusmadiGubernurnya Samarinda, GERBANGKALTIM.COM,- Tak perlu menggadai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atawa BPKB. Demikian tagline salah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.