Tana Paser, Gerbangkaltim.com- Pembangunan bandara di Kabupaten Paser yang sempat terhenti karena permasalahan hukum, rencananya akan dilanjutkan pada tahun 2020.

Bandara yang dibangun di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot itu rencananya akan diambil alih pemerintah pusat dan pendanaannya bersumber dari APBN.

Namun sebelum pembangunan dilanjutkan Pemkab Paser harus melengkapi beberapa dokumen sebagai persyaratan usulan ke Kementerian Perhubungan.

“Syarat pertama dokumen opini hukum yang menyatakan apabila bandara dilanjutkan melalui dana APBN, tidak akan berpengaruh terhadap kasus hukum yang pernah terjadi,” kata Kepala Dinas Perhubungan Paser Inayatullah di Tanah Grogot, Senin (24/6).

Selain itu, lanjut Inayatullah, persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah adanya dokumen legalitas lahan bandara.

Diakuinya meski lahan bandara sudah dibebaskan Pemerintah Daerah, tapi legalitas hak tanahnya sebagian masih belum dalam bentuk sertifikat.

Hal itu dikarenakan terdapat beberapa kendala pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional.

“Pembebasan lahan sudah dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Rencananya masalah tanah ini selesai tahun ini,” katanya.

Karena pembangunan bandara tersebut sempat bermasalah, maka perlu adanya kajian teknis dari perguruan tinggi yang direkomendasikan Ditjen Perhubungan Udara pada Kementerian Perhubungan.

Dokumen kajian teknis itu menguraikan permasalahan bandara sekarang yang menggunakan pola penanganan nasional. Tujuannya untuk memperoleh dokumen kajian teknis yang komprehensif sesuai dengan kaidah-kaidah teknis yang telah ditentukan.

Kajian teknis perguruan tinggi ditargetkan selesai tahun ini juga. Namun anggaran yang disediakan pada APBD murni 2019 masih kurang sehingga diusulakn penambahan anggarannya di APBD perubahan tahun 2019

“Setelahsemua berkas siap maka tahap selanjutnya langsung kami akan serahkan semua dokumen persyaratan ke Direktorat Bandar Udara Kemenhub untuk dipelajari dan sebagai dasar pengusulan penganggaran lanjutan pembangunan bandara tersebut melalui APBN di 2020,” terang Inayatullah. (Jya)