Jakarta, Gerbangkaltim.com – Ind Police Watch (IPW) menyayangkan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN ) di Jatinangor melaksanakan acara halal bihalal yang dihadari ratusan orang, termasuk sejumlah pejabat Kemendagri yang bertugas di IPDN, di tengah pademi Covid 19. Sementara jajaran kepolisian membiarkan dan tidak membubarkan acara tersebut.

” Mendagri Tito Karnavian harus menindak tegas para pejabat IPDN yang mengizinkan acara pengumpulan massa ini, ” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui rilis yang dikirim ke  Gerbangkaltim.com, Selasa (26/5).

Dari data dan foto yang diterima IPW, kata Neta,  halal bihalal itu dilakukan bersamaan dengan Perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H pada 24 Mei 2020 siang hari, di Kampus IPDN di Jatinangor, Jawa Barat.

“Acara yang melanggar PSBB ini sangat disesalkan. Bagaimana mungkin, para calon birokrat itu bisa seenaknya melanggar ketentuan pemeritah dan melanggar PSBB, ” tegas Neta.

Terhadap kejadian ini, IPW sudah melaporkan pelanggaran berat PSBB ini kepada Mendagri, yang membawahi IPDN. Diharapkan ada tidakan tegas dari Mendagri terhadap kasus ini.

“Sangat aneh di tengah kerja keras pemerintah memutus matarantai pandemi Covid 19, kampus IPDN justru membuat acara perayaan Hari Raya Idul Fitri di kampusnya yang dihadiri ratusan Praja dan para undangan di Balirung Rudini. Tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan Kebijakan Pemerintah yang justru tengah giat giatnya memberlakukan PSBB dalam rangka menekan penularan Covid 19, ” katanya.

Anehya lagi, lanjut Neta, acara ini dilaksanakan atas perintah Rektor IPDN, dengan alasan untuk menghibur praja yang selama ini melakukan karantina di kampus.

“Apa pun alasannya, aksi pengumpulan massa di kampus IPDN ini, selain ketentuan pemerintah pusat juga melanggar Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 36 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanggulangan coronavirus disease 2019 (covid-19) di wilayah provinsi jawa barat, ” kata Neta seraya meminta Mendagri segera mencopot Rektor IPDN.

Yang sangat disayangkan lagi, menurut Neta,  IPDN adalah kawah candra dimuka untuk melahirkan para calon pejabat pemerintahan di negeri ini.

“Tapi mengapa mereka bisa seenaknya melanggar ketentuan pemeritah. IPW menyayangkan sikap para praja,  belum menjadi pejabat saja, mereka sudah seenaknya melanggar ketentuan pemeritah, ” katanya.

IPW berharap Polda Jabar mengusut kasus ini, apakah acara keramaian di kampus IPDN itu memiliki ijin atau tidak. Bagaimana pun acara di kampus IPDN ini merupakan pelecehan terhadap PSBB dan pelecehan terhadap upaya pemeritah yg sudah bekerja keras memutus mata rantai Covid 19.

“Sebagai calon pemimpin mereka tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat maupun kepada para kepala daerah, yang setiap saat menganjurkan agar semua orang mentaati aturan PSBB, tapi justru para Praja IPDN itu sendiri yang melanggar PSB tersebut, ‘ katanya kecewa.

Para petinggi Kemendagri di IPDN juga tidak memberikan contoh yg baik pada masyarakat dan pemerintahan daerah.

“Sebab itu IPW berharap Mendagri Tito Karnavian segera memberi tindakan tegas kepada Rektor IPDN dan jajarannya, ” katanya. (*/erwe)