Aksi Emak-emak Hentikan Truk Batu bara di Paser, Patih: Cermin Kegagalan Forkopimda!

Paser, Gerbangkaltim.com – Aksi emak-emak turun ke jalan menghentikan sejumlah truk yang mengangkut batu bara melintasi jalan di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser viral di sosial media.

Pasalnya, aktifitas pengangkutan batu bara yang diduga berasal dari Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan itu kerap berpolemik dengan warga desa di jalan negara mulai perbatasan Kalsel-Kaltim menuju pelabuhan yang berada di Kecamatan Kuaro yang merupakan wilayah administrasi daerah kabupaten yang dijuluki Bumi Daya Taka ini.

Pemerhati Politik dan Hukum (Patih), Muchtar Amar saat berada di Penajam mendapat kabar soal aksi emak-emak yang viral di media sosial tersebut. Ia menilai, aksi yang dilakukan para emak-emak ini wujud kegagalan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Forkopimda telah gagal, mengapa?. Kalau Forkopimda sudah berhasil kan tidak mungkin aksi serupa ini kembali terjadi hingga masih terjadi polemik. Forum pimpinan daerah belum mampu memfasilitasi penyelesaian skala prioritas kepentingan publik yang juga beririsan langsung dengan kepentingan dunia usaha. Demikian pula sebaliknya,” tegas Muchtar, dalam keterangan resminya, Jum’at (21/2/2025).

Persoalan regulasi memberi ruang atau tidak jalan umum digunakan untuk aktifitas pengangkutan batu bara secara masif, dirinya lantas mempertanyakan fungsi jalan tersebut dibangun dari anggaran pemerintah prioritas utamanya apakah untuk kepentingan umum atau kepentingan khusus?

Lanjut ditegaskannya, jikalau kepentingan umum menjadi terganggu akibat masifnya penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan yang bersifat khusus, “Apakah masyarakat umum harus maklum tanpa batas waktu?, apakah ketika semakin meresahkan dan mengganggu karena jalan menjadi cepat rusak yang mana kita ketahui telah ada jatuh korban akibat terjadi kecelakaan maupun keterkaitan dugaan penganiayaan hingga pembunuhan ini dibiarkan dengan cara pengecut. Diam-diam ngangkut lagi, persoalan utamanya tidak dituntaskan, ada apa ini?,” tambahnya dengan nada heran.

“Jadi terkait dengan sila ke-5 Pancasila, bagaimana memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu terwujud bukanlah pekerjaan mudah. Sinergitas antar lembaga terkadang hanya sebatas retorika untuk kepentingan pihak tertentu saja, warga belum tentu terayomi, terlindungi dan tersejahterakan. Jadi harmoni secara inklusif untuk kepentingan yang lebih luas lagi belum diaplikasikan pihak Forkopimda,” sambung Amar yang diketahui sebagai salah satu Advokat di Paser.

Lemahnya fungsi pengawasan dari lembaga pemerintahan, kata dia, menjadi pemicu aksi-aksi serupa tren dilakukan dan kerap terus terjadi di tengah masyarakat.

“Jad terobosan program pemerintah terlalu banyak dan hanya populis, kan tambah enak para pejabat. Sementara pengawasannya gak maksimal disana-sini, terus siapa yang dirugikan?, tentu masyarakat,” terangnya.

“Kan emak-emak jadi tambah galau, sudah terdampak jalan rusak, pas giliran sudah rusak parah perbaikannya lambat, panas jalan jadi berdebu, hujan jalan jadi licin, sehingga resiko berkendara bertambah. Sementara pihak lain tambah nyaman!,” celoteh Amar.