Angka Stunting Meningkat, Dewan Akan Tingkatkan Anggaran Posyandu

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memberikan perhatian yang serius terhadap kasus stunting yang mengalami peningkatan. Berdasarkan data di Kota Balikpapan jumlah kasus stunting meningkat dari 19,6 persen menjadi 21,6 persen.

Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib mengatakan, Pemkot Balikpapan harus terus berupaya meningkatkan upaya memberantas kasus stunting di Kota Balikpapan, dimana salah satunya dengan meningkatkan anggaran untuk pelayanan di posyandu. Hal ini untuk mendukung perwujudan anak yang cerdas dan bebas stunting.

“Harus diakui, anggaran yang digelontorkan untuk pemberian makanan bergizi kepada anak belum sesuai dengan kebutuhan gizi,” ujarnya, Senin (5/8/2024).

Dalam kesempatan itu, Politisi PDIP ini meminta agar pemerintah lebih serius menangani permasalahan stunting.

“Pemberian Makanan Tambahan (PMT) masih belum layak dan perlu ditambah anggarannya, agar kebutuhan gizi balita tercukupi,” tegasnya.

Anggaran yang minim, katanya, pada penanganan gizi anak menjadi salah satu faktor tingginya kasus balita stunting. Anggaran yang dimiliki Dinas Kesehatan belum mencerminkan upaya menekan kasus stunting di Kota Balikpapan.

“Angka stunting masih sangat tinggi khususnya di Balikpapan Utara,” paparnya.

Selain anggaran pada posyandu ditingkatkan, Najib juga meminta kesejahteraan pada kader posyandu perlu diperhatikan, karena kader posyandu menjadi garda terdepan dalam menekan angka stunting di Kota Balikpapan.

“Permasalahan terkait dengan stunting serta kematian ibu dan anak bisa ditanggulangi. Dalam upaya menuntaskan kasus Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak, membutuhkan peran kader posyandu, sehingga kami minta agar anggaran kader posyandu bisa ditingkatkan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiati menyampaikan persoalan stunting menjadi perhatian seluruh pihak.

“Intervensi sensitif harus kita lakukan secara kolaborasi dan holistik bersama seluruh OPD di Kota Balikpapan, karena penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara terpisah,” ujarnya.

Alwiati berharap angka stunting di Kota Balikpapan tidak bertambah lagi pada tahun 2024. Begitu juga dengan ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) juga dapat segera ditindaklanjuti, agar tidak melahirkan anak-anak stunting.

Lanjut Alwi sapaan karib mengatakan kepedulian masyarakat untuk berkunjung ke Posyandu masih cukup rendah. Mungkin ini menjadi salah satu penyebab angka stunting di Kota Balikpapan meningkat dari 19,6 persen menjadi 21,6 persen.

“Tenaga kesehatan sudah berjibaku didalam meningkatkan cakupan, untuk pengukuran terhadap bayi dan balita. Namun, bagi ibu resiko KEK masih perlu dilakukan,” jelasnya.

Posyandu tidak hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan saja, melainkan seluruh pihak. Posyandu sekarang bukan hanya menjadi penimbangan atau pemeriksaan kesehatan saja tetapi sudah terpadu, terintegrasi dengan semua lini masyarakat.

“Bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana upaya dari OPD lain menggerakkan keluarga untuk mau berkunjung ke posyandu,” tutupnya.