Anwar Abbas ; Telah Terjadi Rezimintasi Paham Keagamaan Kelompok Tertentu di Pemerintah

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – PP Muhammadiyah menilai saat ini telah terjadi rezimintasi paham keagamaan kelompok tertentu di pemerintahan yang sangat membahayakan karena bisa karena akan memecah belah umat.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, ada dua cara dalam menentukan 1 Syawal yakni dengan menggunakan Hisab dan dan Rukyatul Hilal, jika menggunakan ilmu Hisab jangan untuk satu tahun ke depan, untuk 100 tahun ke depan sudah bisa ditentukan. Namun berbeda dengan Rukyatul Hilal yang harus dilakukan setiap tahun.

“Terutama untuk menentukan Idul Fitri dan Idul Adha,” ujarnya.

Abbas menambahkan, kedua metode ini dibenarkan dalam Agama Islam dan ada dasarnya masing-masing menggunakan Al Quran dan Hadist. Seharusnya, jika sama namun hasilnya berbeda tentunya tidak ada masalah.

“Nah Ketika ada perbedaan apa yang dilakukan, ya bertoleransi dan saling hormat menghormati.,” ucapnya.

Abbas menjelaskan, di kalangan masyarakat toleransi keagamaan ini sudah cukup tinggi, namun sebaliknya di pemerintahan.

“Dan syukur alhamdulillah menurut saya, kalau dikalangan masyarakat ada toleransi, tapi pemerintah yang membuat masalah, apa contohnya, ada 2 Pemerintahan Daerah yang melarang menggunakan lapangan terbuka milik pemerintah bagi yang merayakan Salat Id menggunakan Hisab, apa perlu saya sebutkan,” tegasnya.

Kemudian pertanyaannya, kata Abbas, apakah sikap itu benar, maka mengukurnya menggunakan konstitusi, dimana dalam Pasal 29 UUD 1945, berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

“Jadi negara kalau ada warga negara yang merayakan Idul Fitri dengan hisab di hari jumat ini, ya maka pemerintah harus menjamin keamanan warganya untuk bisa melaksanakannya, begitu juga untuk yang melaksanakannya besok,” ungkapnya.

“Tugas negara hanya menjamin, tapi bukan menentukan kapan Idul Fitri,” sambungnya.

Anwar Abbas mengatakan, sikap pemerintah saat ini sangat berbahaya, apa yang dilakukan pemerintah, ternyata telah terjadi rezimintasi paham keagamaan kelompok tertentu.

“Jadi ada kelompok tertentu punya paham dan pandangan, lalu hal ini bersenyawa dengan negara dan pemerintah, dimana sikap ini sangat bahaya karena akan memecah belah umat,” tegasnya.

Untuk itu, Abbas menambahkan, ia meminta betul kepada pemerintah, diman semestinya sidang isbat yang dilakukan kemarin tidak menetapkan tanggal 22 April sebagai hari Lebaran dengan menggunakan rukyatul hilal. Diman hilaf ini hanya terjadi 4 tahun sekali.

“Harusnya dengan hasil hisab dan rukyatul hilal yang tidak sama, oleh karena itu maka sidang isbat menyatakan umat islam akan melaksanakan salat Id ada yang ditanggal 21 April dan ada yang ditanggal 22 April, oleh karena itu Negara wajib menjamin pelaksanaannya,” tukasnya.