BPIP: TATA KELOLA PEMERINTAHAN HARUS MENCERMINKAN PANCASILA

JAKARTA, Gerbang kaltim -Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, menyampaikan bahwa tata kelola pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, demi mencapai cita-cita bangsa, seperti kesejahteraan masyarakat, dalam Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dengan tema “Penerapan Ideologi Pancasila Dalam Tata Kelola Pemerintahan”, yang diadakan di Jakarta, Jumat (24/02/2023).

Hadir dalam acara ini pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung, seperti Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi, dan juga Wakil Rektor I Universitas Respati Indonesia, Tri Suratmi.

Dalam kata sambutannya, Tri menyampaikan bahwa tema diusung bersinanggungan dengan eskalasi suasana politik paska pemilihan umum serentak tahun 2024.

“Walau kita berbeda-beda, tetapi kita dalam satu payung, Pancasila. Pancasila itu adalah perekat kita,” katanya.

Wiyadi, dalam pembukaannya, menyatakan bahwa penyebarluasan Pancasila dan nilai-nilainya diperlukan sekali.

“Ini sudah dekat menghadapi pemilu 2024. Penyebarluasan Pancasila ini sangat dibutuhkan. Kami sadar BPIP tidak banyak (personil), sehingga kami adakan kegiatan ini. Kami bisa turun dengan modal yang diberikan oleh BPIP; kami bisa melakukan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan pada materi paparan hari ini,” imbuhnya.

Benny, sapaan akrab Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP ini, menyatakan bahwa ideologi Pancasila sebenarnya bukan ideologi yang diada-adakan, tetapi digali karena sudah tertanam lama dalam kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia.

“Pancasila dari kita dan untuk kita. Lihat masa Kerajaan Majapahit; masyarakat berbeda agama dan aliran kepercayaan hidup harmonis saling membangun. Itulah yang digali Soekarno: bahwa kita sudah terbiasa hidup berbeda-beda tetapi menjadi satu. Pancasila adalah asli Indonesia, bukan bawaan dari negara atau kebudayaan lainnya,” jelas Benny.

“Indonesia dengan Pancasila bukan liberal. Liberal artinya kekuatan pasar; di Indonesia tidak. Pasar tunduk pada negara, karena hakekatnya negara melindungi masyarakat. Cita-cita bangsa dapat diraih lewat Pancasila, dan masyarakat sejahtera adalah cita-cita tersebut,” katanya lagi.

Salah satu pendiri Setarra Institute ini menyatakan bahwa anggota DPRD sebagai kontrol dan pengawas serta perumus kebijakan memiliki peran untuk mengimplementasikan nilai Pancasila lewat kebijakan-kebijakan untuk daerah.

“Kebijakan untuk gizi anak, misalnya. Jika tetap terjadi busung lapar, stunting, artinya kebijakan dari pemerintah belum memberikan kesejahteraan. Berarti cita-cita negara belum terwujud, yang juga artinya Pancasila belum diimplementasikan. Ini salah satu contoh,” sebut Benny.

Tantangan bagi anggota DPRD juga disorot oleh Staf Khusus Ketua DP BPIP tersebut.

“Inilah tantangan yang terlihat untuk para anggota DPRD semua. Bagaimana dengan keadaan yang semakin terlihat pro kapital, pro pasar. Bagaimana kita semua konsisten menjalankan Pancasila dalam tata kelola pemerintahan di tengah tarikan dan dominasi?” tanyanya.

Pengamat komunikasi ini menyorot pada sistem politik yang selama masa reformasi ini dilakukan.

“Sistem kita, seperti yang Gusdur katakan, sistem jadi-jadian. Bukan lagi presidensiil seperti yang ada dalam peraturan. Kekuatan bukan lagi pada institusi pemerintah, tetapi siapa yang memiliki kekuasaan? Ini yang menyandera kita,” jelasnya.

Benny pun mengajak para anggota DPRD untuk merefleksikan keadaan saat ini.

“Mari kita refleksi, bagaimana membuat sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan itu yang dipakai satu-satunya. Bagaimana komitmen kita semua menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam tingkah laku dan kebijakan yang dibentuk dan dibuat. Bagaimana mengimani bahwa menjadi politikus adalah menjadi pelayan masyarakat demi mencapai kesejahteraan bersama. Bukan sama rasa sama rasa, tetapi bahwa semua orang merasakan dianggap, hidup layak, dan menjadi satu, menjadi warga negara Indonesia,” tutupnya.(/ erwe)