Bupati Kukar Teken NPHD untuk PSU Pilkada, Pastikan Pendanaan Transparan dan Efisien

Gerbangkaltim.com, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Adendum NPHD untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Penandatanganan ini dilakukan bersama KPU Kukar, Bawaslu Kukar, serta unsur TNI-Polri, bertempat di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Rabu (19/3/2025).

Hadir dalam acara tersebut Ketua KPU Kukar Rudi Gunawan, Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo, Dandim 0906 Kukar Letkol Czi Damai Adi Setiawan, Dandim 0908 Bontang Letkol Inf Aryo Bagus Daryanto, Kapolres Kukar AKBP Dody Surya Putra, serta perwakilan Kapolres Bontang. Turut menyaksikan Kepala Kesbangpol Kukar Rinda Desianti, Kepala BPKAD Soekotjo, serta sejumlah pejabat lainnya.

Anggaran PSU: Efisien Tanpa Mengurangi Kualitas

Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, mengungkapkan bahwa total dana hibah untuk PSU Pilkada Kukar mencapai Rp62,432 miliar dari usulan awal sebesar Rp82,848 miliar. Penghematan sebesar Rp20,416 miliar ini telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri dan akan segera dicairkan.

“Jadi ada penghematan dana sebesar Rp20,416 miliar yang disetujui Mendagri. Dalam waktu dekat, dana tersebut akan segera dicairkan untuk mendukung kelancaran PSU,” ujar Rinda.

Bupati Kukar: PSU Harus Sukses dan Demokratis

Dalam sambutannya, Bupati Edi Damansyah menegaskan bahwa penandatanganan NPHD ini memastikan pendanaan PSU sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemkab Kukar telah melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas dan kelancaran proses demokrasi.

“Kami pastikan alokasi anggaran ini tepat sasaran dan efisien. Semua pihak harus bekerja sama agar PSU berjalan lancar, aman, dan sukses,” tegasnya.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam PSU pada 19 April 2025, dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilih mereka.

“Mari kita bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan dalam proses demokrasi ini. Gunakan hak pilih Anda dengan baik dan benar untuk masa depan Kutai Kartanegara yang lebih baik,” pungkasnya.

Komitmen Pemkab dan Aparat untuk Kelancaran PSU

Pemkab Kukar bersama KPU, Bawaslu, serta unsur TNI-Polri berkomitmen memastikan PSU berjalan lancar dan sesuai aturan. NPHD ini menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan semua kebutuhan logistik dan teknis PSU terpenuhi dengan baik.

Sumber: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara