Bupati Paser Fahmi Fadli Sampaikan Nota Keuangan APBD-P 2024

Paser – Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan nota keuangan APBD-P 2024 pada rapat paripurna penyampaian penjelasan nota keuangan APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2024, Rabu (7/8/2024).

Sidang paripurna ini dipimpim Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi dan dihadiri Wakil Ketua Fadly Himawan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan kepala perangkat daerah.

Pada kesempatan itu Bupati Fahmi menyampaikan bahwa APBD Kabupaten Paser tahun 2024

mengalami peningkatan dari yang direncanakan sebelumnya sebesar Rp4,1 Triliun.

“Meningkat dari Rp4,1 Triliun menjadi Rp5,3 Triliun, atau naik Rp1,2 Triliun lebih,” kata Bupati Fahmi Fadli.

Bupati menuturkan, struktur APBD-P Paser 2024 terdiri dari pendapatan sebesar Rp4,7 Triliun lebih dan anggaran pembiayaan Daerah berupa Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 sebesar Rp676 Miliar lebih.

Dikatakan, sebelumnya Pemkab Paser merencanakan pendapatan tahun 2024 sebesar Rp3,3 Triliun dan mengalami penambahan menjadi Rp4,7 Triliun lebih pada APBD-P.

Lanjutnya, dana SILPA tahun 2023 sebelumnya diprediksi mencapai Rp800 Miliar lebih, namun mengalami penurunan menjadi Rp676 Miliar lebih.

Pada kesempatan itu Bupati Fahmi memaparkan kondisi perekonomian Kabupaten Paser pada tahun 2023 yang tumbuh sebesar 1,38% atau lebih tinggi dibanding capaian tahun 2022 sebesar 1,09%.

Ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Paser tahun 2023 sebesar 74,56 poin, meningkat sebesar 0,71 poin dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 73.85 poin.

Pada rapat paripurna itu enam fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umum atas penyampaian nota keuangan yang disampaikan Bupati Fahmi.

Pandangan umum dewan pada paripurna ini diantaranya yang disampaikan Edwin Santoso dari Fraksi PKB menyangkut perlunya keseriusan Pemkab Paser dalam penanganan stunting melalui peningkatan gizi, layanan kesehatan, dan sanitasi.

Lamaludin dari Fraksi Demokrat menyinggung pemanfaatan pendapatan di luar sektor tambang yang selama ini berkontribusi bagi PDRB.

Basri dari Fraksi Golkar meminta Bupati untuk meningkatkan serapan anggaran yang baru mencapai di bawah 50 persen pada triwulan ketiga ini.

Sementara Fathurahman dari Fraksi PKS-Gerindra mengingatkan anggaran daerah yang semakin meningkat setiap tahun, agar dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya dalam pengentasan kemiskinan. (ADV)