Bupati Paser Minta Format GAP dan GBS PPRG Harus Dilampirkan dalam Dokumen Anggaran OPD

PASER, Gerbangkaltim. Com- Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Paser, Ketua Pokja PUG Bappedalitbang Kabupaten Paser bersama OPD Driver dan Fasilitator melakukan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), dimana salah satu strateginya dilakukan melalui Sosialisasi Penginputan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bagi Pejabat Eselon 2 dan 3 Se Kabupaten Paser, Rabu (16/2/ 2022).

Kegiatan Sosialisasi PPRG   dibuka secara resmi oleh Bupati Paser diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Adi Maulana, didampingi Kepala Bappedalitbang Isnaini Yanuardi, Kepala Bidang PUG dan PP Dinas P2KBP3A  Kasrani, tersebut diikuti peserta dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser  secara ofline dan  virtual.

Bupati Paser dalam sambutannya mengatakan pemerintah kabupaten Paser sangat berkomitmen mendukung pelaksanaan PUG terbukti  Perda, Perbup, Surat Keputusan, Instruksi Bupati maupun Edaran tentang PUG sudah diterbitkan.
“Untuk itu saya meminta kepada semua OPD untuk menyusun Anggaran Responsif Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dibuktikan dengan tersedianya  Gender Budget Statement (GBS) dan Gender Analysis Pathway (GAP)  dan ini menjadi Bagian yang tida terpisahkan dari RKA OPD, ” kata Adi Maulana.

Sementara itu Narasumber dari DKP2A Provinsi Kalimantan Timur Dwi Hartini menyatakan Kabupaten Paser mengalami kemajuan sangat pesat dalam pelaksanaan PUG dibuktikan dengan telah ditetapkan  sebagai Penerima APE Tingkat Pratama Tahun 2020.

Dwi Hartini menambahkan Setiap OPD memiliki kewajiban menyusun Gender Budget Statement (GBS)  dan Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan salah satu analisis gender yang perlu dilakukan pada tahapan awal proses perencanaan dan penganggaran responsip gender. Proses ini merupakan bagian kunci dari pengarasutamaan gender (PUG).

“Ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen anggaran pada OPD, ” katanya.

Sementara Kabid PUG dan PP DP2KBP3A Kasrani menyatakan untuk melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) diperlukan pemahaman baik pada tingkat konsep mapun implementatif oleh pemegang kebijakan maupun pelaksana program atau kegiatan.
“Untuk memberikan pemahaman ini kami melaksanakan road show ke OPD-OPD dan membuka Klinik Konseling PPRG bagi pelaksana program OPD,  selain itu  diperlukan pelatihan untuk memberikan pemahaman secara utuh kepada mereka bagaimana PPRG dijalankan, sudah beberapa pelaksana program OPD telah terlatih   dan kami berharap  OPD yang belum terlatih  untuk tahun 2022 ini bisa dilaksanakan pelatihan PPRG, ” kata Kasrani.

Kasrani berharap melalui momentum sosialisasi ini semua dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan yang komprehensif tentang konsep, prinsip dan analisis gender dalam pembangunan.
“Hal ini dapat mengurangi atau memperkecil terjadinya kesenjangan dan bias gender Menuju Paser MAS (Maju, Adil dan Sejahtera)”, harap Kasrani Kabid PUG dan PP DP2KBP3A Kabupaten Paser mengakhiri penjelasannya. (*/carep)