Demo Tolak UU TNI, DPRD Balikpapan dan Kaltim Akan Teruskan Aspirasi Ke DPR RI

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Puluhan orang yang berasal dari berbagai element masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak menggelar menggelar aksi unjuk rasa menolak UU TNI di depan Kantor DPRD Balikpapan, Selasa (25/3/2025).

Dalam aksinya massa sempat membakar ban bekas dan spanduk bertuliskan “Tolak Dwifungsi ABRI!. KAWASAN BEBAS MILITER”.

Massa aksi ini berasal dari berbagai elemen, seperti mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok Cipayung, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta komunitas masyarakat sipil lainnya, menyuarakan penolakan tegas terhadap revisi Undang-Undang TNI yang dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI seperti di era Orde Baru.

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan para demonstran adalah penambahan peran TNI di 16 kementerian. Dimana, massa menilai kebijakan tersebut membuka ruang bagi militer untuk memperluas kekuasaan dalam ranah sipil, yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan reformasi yang telah diperjuangkan sejak lama.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman mengatakan, DPRD Kota Balikpapan siap menampung aspirasi masyarakat dan mahasiswa untuk diteruskan ke DPR RI.

“Kami tentunya menampung semua aspirasi masyarakat di Kota Balikpapan, apalagi ini melibatkan adik-adik mahasiswa yang menjadi bagian penting dalam menyuarakan suara rakyat.
Apa yang menjadi keluhan mereka akan kami diskusikan secara internal di DPRD dan selanjutnya akan kami teruskan kepada DPR RI, mengingat keputusan terkait RUU TNI sepenuhnya berada di tangan DPR RI,” ujarnya, didampingi Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Budiono saat menemui massa pengunjukrasa.

Yono menjelaskan, DPRD Kota Balikpapan sendiri berkomitmen menjadi wadah aspirasi rakyat dan akan menggali lebih dalam poin-poin yang menjadi keberatan masyarakat terhadap revisi UU TNI.

“Kami ingin memahami lebih jelas permasalahan yang menjadi keresahan mereka. Saya sudah mendengar ada beberapa pasal yang diperdebatkan, terutama terkait pelibatan TNI di ranah sipil. Ini yang akan kami bawa ke pusat,” jelasnya.

Dikatakannya, aksi ini menjadi penanda kuat bahwa masyarakat Balikpapan menolak segala bentuk kebijakan yang dinilai dapat mengancam demokrasi.

Para demonstran pun berjanji akan terus mengawal isu ini hingga aspirasi mereka didengar dan diperjuangkan di tingkat nasional.

Dengan bergemanya suara penolakan di berbagai daerah, perhatian kini tertuju pada langkah yang akan diambil DPR RI dalam merespons gelombang protes dari masyarakat.